Israel Serang Lagi RS Indonesia di Gaza, DPR: Ini Kejahatan Perang

Jakarta, MI - Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan permukiman di barat daya Kota Gaza, Selasa, 2 Juli 2025. Ia menjadi satu dari 67 korban jiwa dalam 24 jam terakhir di wilayah kantong Palestina yang diblokade itu.

Menurut laporan Al Jazeera, sebelas dari korban tewas merupakan warga sipil yang sedang mengantre bantuan kemanusiaan. Mereka ditembak mati oleh tentara Israel saat menunggu distribusi makanan. Serangan itu menambah panjang daftar pelanggaran Israel terhadap objek sipil dan fasilitas kemanusiaan selama agresi militer di Gaza.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras peristiwa tersebut. Ia menyebut pembunuhan terhadap tenaga medis dan serangan terhadap rumah sakit sebagai bentuk kejahatan perang yang nyata.

“Israel terus menunjukkan kebrutalan luar biasa. Mereka melanggar hukum internasional, tidak peduli pada prinsip kemanusiaan. Ini adalah genosida yang sedang berlangsung,” kata Sukamta, politisi Partai Keadilan Sejahtera, di Jakarta, Kamis, (3/7/2025).

Menurut Sukamta, serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza melanggar berbagai ketentuan hukum internasional. Ia merujuk Konvensi Den Haag 1907, khususnya Pasal 18, yang secara tegas melindungi rumah sakit dan tenaga medis dari serangan dalam konflik bersenjata.

Selain itu, Israel disebut juga telah melanggar Konvensi Jenewa Keempat 1949 serta Protokol Tambahan I 1977, yang menjamin perlindungan fasilitas medis selama perang.

“Menyerang rumah sakit yang tidak digunakan untuk kepentingan militer adalah pelanggaran serius. Ini bukan sekadar insiden. Ini pola kejahatan sistematis,” kata Sukamta.

Sukamta juga menyoroti terbatasnya jalur distribusi bantuan makanan yang hanya boleh melalui satu titik, yaitu Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Jalur tunggal ini, kata dia, justru menjadi jebakan maut bagi warga Gaza. Banyak dari mereka yang terbunuh saat sedang mengantre bantuan.

Belakangan, beredar kabar bahwa bantuan makanan yang didistribusikan ke Gaza mengandung zat berbahaya. Warga dilaporkan takut mengonsumsi makanan yang mereka terima karena khawatir diracuni.

“Mereka kelaparan, tetapi juga disiksa secara psikologis. Ini bentuk kekejaman yang tidak bisa diterima akal sehat,” ujar Sukamta. “Banyak aktivis kemanusiaan menyebut kondisi ini lebih buruk dari Holocaust.”

Sukamta mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi internasional, termasuk melalui PBB dan forum global seperti BRICS. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri segera menunjuk Duta Besar RI untuk PBB di New York dan Jenewa agar lobi-lobi diplomatik dapat berjalan lebih efektif.

“Diplomasi tidak bisa menunggu. Saat dunia masih berdebat soal narasi, rakyat Gaza sedang mati satu per satu. Kita butuh perwakilan yang aktif di garis depan diplomasi internasional,” katanya.

Ia berharap kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan Brasil juga membawa misi kemanusiaan utama: penghentian genosida di Palestina dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya.