Darmadi Durianto: Wajar Tantiem Dihapus Karena BUMN Penampung Timses

Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, BUMN adalah penampung tim sukses untuk sijadikan komisaris dan tak ada kerja. Wajar, katanya kalau tantiem dihapus.

"Kok kesannya itu dak ada efisiensi karena komisaris sekarang ini banyak ditunjuk dari timses, orang-orang tertentu, untuk nampung, tidak ada kerjanya," kata Darmadi kepada monitorindonesia.com, Jakarta, Sabtu (16/8).

Politisi PDIP itu juga tingginya tantiem atau tunjangan bagi komisaris BUMN adalah bentuk ketidakadilan.

"Artinya kadang-kadang sebulan rapat sekali, seminggu rapat sekali, datang aja tiba-tiba setahun dapat Rp30-Rp40 miliar, itu kan gak adil. Jadi untuk komisaris saya setju dihapus tantiem sehingga dapat penghematan Rp8 triliun lebih," kata anggota DPR RI dari dapil Jakarta III tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah menghapus tantiem kepada komisaris dan direksi BUMN.

"Kalau untuk direksi, saya pikir ini dikaji lagi, saya pikir kalau dikurangi boleh, tapi kalau dihentikan, saya pikir terlalu ekstrem, mungkin bisa  diturunkan 50% tantiem untuk direksi sehingga ada efisiensi juga karema direksi kerjanya gak full juga, artinya kerja tidak maksimal juga karena ada penujukan direksi yang tidak pas, otomatis tidak terlalu bagus," tambahnya.

Bila penghapusan tantiem tersebut tidak diterima para komisaris, ia mengusulkan agar pindah perusahaan.

"Kalau komisaris tidak bisa menerima apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, bisa pergi ke perusahaan lain, yang bs kasih tantiem yang lebih besar, ya monggo daripada gak dapat tantiem. Banyak kan masuk jadi komisaris mengharapkan untuk mendapat tantiem tanpa bekerja, kalau gaji kan tidak terlalu tinggi , jadi mau dapat bonus dari tantiem itu sehingga diharapkan dapat besar. dengan sekarang tantiem dihapus, itu bakalan banyak komisaris mundur diri," sebut dia.

Ketika ditanya soal Wakil Menteri rangkap jabatan sebagai komisaris, Darmadi mengatakan, penempatan Wamen tersebut menimbulkan conflic interest.

"Itu tambahan saja dan gak pernah hadir, bahkan conflic interest, mengintervensi tapi tidak ngerti persoalan. Kalau menteri jadi komisaris kan persoalan hukum, apakah rangkap jabtan ini ada yang pro dan kontra," sebut Darmadi.