Legislator Minta Penambahan Dapur MBG Dihentikan Sementara: Fokus Pada Kualitas, Bukan Sekadar Kuantitas!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 25 September 2025 14:32 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris (Foto: Dok/MI/Ist)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris (Foto: Dok/MI/Ist)

Jakarta, MI- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris meminta penambahan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara karena banyaknya dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Charles menilai bahwa buruknya pengawasan dalam standar kesehatan dan keamanan pangan pada dapur program MBG menjadi penyebab terjadinya peristiwa keracunan masal terhadap siswa di berbagai daerah. 

"Hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Fakta ini menegaskan adanya kelemahan serius dalam standar keamanan pangan program MBG. Tidak heran jika dalam beberapa waktu terakhir muncul kasus keracunan massal di berbagai daerah," kata Charles, Kamis (25/9/2025).

Ia meminta penghentian semetara penambahan dapur baru program MBG hingga persoalan terkait SLHS ini benar-bener diselesaikan. 

"Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan," usulnya.

Charles juga mengusulkan agar dapur-dapur yang belum memiliki SLHS untuk berhenti beroperasi hingga standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan telah terpenuhi. 

"Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS," ungkapnya.

Charles meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengejar kuantitas distribusi program MBG ini tanpa memperhatikan kualitas dan keamanan pangan. 

"Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia mendesak BGN memperbaiki kualitas pengawasan untuk memastikan pangan yang didistribusikan dari dapur MBG telah sesuai dengan standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan. 

"Kami mendesak pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka," ujarnya.

Topik:

DPR Komisi IX Dapur MBG Sertifikat Laik Higiene Sanitasi