Wow, PT Nikita Sari Jaya Borong Proyek e-Katalog Pemprov DKI Seperempat Triliun 2 Tahun Terakhir

Jakarta, MI - Ditengah kegundahan sebagian besar para kontraktor di Jakarta, ternyata ada segelintir pengusaha yang dapat menikmati gurihnya proyek-proyek APBD DKI Jakarta.

Dari total Rp 80 triliun APBD KI 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengalokasikan anggaran pengadaan barang dan jasa hingga puluhan triliun rupiah.

Dari hasil penelusuran Monitorindonesia.com dari lama Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), hanya beberapa perusahaan yang kini menguasai proyek-proyek infrastruktur Pemprov DKI. Sementara di sisi lain, ribuan perusahaan yang telah mendaftar di laman e-katalog LKPP baik lokal maupun nasional banyak yang gigit jari.

Seperti contoh, PT Nikita Sari Jaya (NSJ) pada kurun waktu tahun 2022-2023 bisa mendapatkan proyek infrastruktur di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang nilainya cukup fantastis yakni Rp 215 miliar atau tepatnya Rp 215.003.512.454. PT NSJ yang karyawannnya hanya dibawah 10 orang bisa meraup proyek e-katalog atau e-purchasing hingga ratusan miliar setiap tahun.

Proyek PT NSJ tersebar di sejumlah SKPD Pemprov DKI itu dilakukan dengan cara penunjukan langsung. SKPD terkait tinggal menunjuk perusahaan tersebut tanpa harus melalui tender. Proyek PT Nikita Sari Jaya itu didominasi dari SKPD Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial dan suku dinas di tingkat kota administrasi.

Bagaimana PT NSJ bisa mendapatkan proyek sebanyak itu setiap tahun? Bagaimana para Kepala Dinas maupun Suku Dinas harus menunjuk perusahaan mengerjakan proyek yang begitu besar setiap tahunnya?

Monitorindonesia.com menelusuri proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT NSJ di sejumlah SKPD. Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa tidak semua proyek yang diperoleh perusahaan itu dikerjakan sendiri. Untuk sejumlah proyek, PT NSJ dipinjamkan ke pihak ketiga untuk mendapatkan proyek.

PT NSJ hanya mendapatkan fee atau biaya broker dari pemimjam perusahaan. Padahal, harga e-katalog PT NSJ termasuk yang paling tinggi di daftar laman LKPP. Sementara perusahaan lainnya walaupun sudah terdaftar di laman LKPP dan harga lebih rendah sulit untuk mendapatkan proyek.

Seorang pengusaha kontruksi bernama Iwan (54) mengaku saat ini sulit untuk mendapatkan proyek dari Dinas maupun Suku Dinas di Pemprov DKI tanpa ada kongkalikong dari pejabat terkait maupun oknum anggota dewan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Menurut Iwan, rata-rata proyek yang kini dilakukan dengan penunjukan langsung menjadi hak penuh Kepala Dinas.

"Sangat sulit bagi kami-kami kontraktor yang tidak memiliki koneksi kuat ke pejabat dan kebon sirih untuk mendapatkan proyek. Setoran ke dalam (Pejabat Dinas) saja sangat besar. Bisa sampai 10 persen, belum lagi yang lain-lain," ucap Iwan yang mengaku sudah puluhan tahun rekanan di sejumlah SKPD Pemprov DKI itu.

Menurutnya, tak ada lagi persaingan untuk mendapatkan proyek saat ini. Padahal, harga penawaran di perusahaan e-katalog-nya jauh lebih rendah dari PT NSJ. Rekanan yang memiliki koneksi ke pejabat dan memiliki banyak uang untuk setoranlah yang mendapatkan proyek.

"Kami saja yang rekanan lama sulit mendapatkan proyek e-katalog ini. Sekarang tinggal suka-suka pejabatnya klik perusahaan mana di e-Katalog. Walaupun harga e-katalog kita lebih murah gak bakalan digubris. Kalau pakai harga e-katalog kami sebenarnya negara diuntungkan karena ada efisiensi anggaran," ucap ayah empat anak itu lirih.

Menanggapi hal ini, peneliti antikorupsi dari Indonesia Corruption Observer, Order Gultom mengatakan, proyek e-katalog Pemprov DKI Jakarta kini jadi bancakan para pejabat, oknum anggota dewan dan rekanan binaan. Menurutnya, proyek e-katalog jadi ajang korupsi dengan bersembunyi di belakang teknologi.

Analisis Data

Order Gultom membeberkan, dari hasil analisisnya, perusahaan-perusahaan yang memenangkan proyek e-katalog di Pemprov DKI saja tingkat korupsi sangat tinggi. Sebab, sangat banyak perusahaan yang terdaftar di e-katalog yang penawaran harganya lebih rendah dibanding PT NSJ misalnya justru tak dipilih mengerjakan proyek.

"Dugaan korupsi e-katalog di Pemprov DKI ini yang kami pantau sangat luar biasa. Bisa-bisa semua pejabat Pemprov DKI dan rekanan binaannya masuk bui karena prilaku koruptif ini," beber Order kepada Monitorindonesia.com, Rabu (6/12).

Order mengaku sudah memiliki data semua perusahaan dan bill of quantity yang ditunjuk mengerjakan proyek-proyek di Jakarta selama 3 tahun terakhir.

"Tim saya masih menganalisis semua temuan ini. Informasi awal ya, sangat luar biasa korupsi e-katalog ini," katanya.

Awal tahun 2024, Order Gultom yakin sudah melaporkan seluruh kepala dinas, kepala suku dinas, lurah, camat, wali kota atas kasus-kasus dugaan korupsi e-katalog. 

"Mereka (pejabat) pikir kita gak bisa dapatkan data. Kami akan laporkan ke aparat penegak hukum tentu dengan data yang kuat dan valid supaya tak ada alasan untuk tidak segera menindaklajuti proses hukumnya," tandasnya.

Terkait dengan PT NSJ yang bisa mendapatkan proyek hingga ratusan miliar setiap tahun dengan cara penunjukan langsung, Order Gultom mengatakan, pihaknya akan terlebih dulu mengirimkan surat ke BPK dan BPKP untuk meminta audit investigasi atas dugaan korupsi tersebut.

"Proyek-proyek PT NSJ ini nanti jadi sample awal (untuk pengusutan). Bukan hanya PT NSJ, ada sekitar 8 atau 9 perusahaan lain yang itu-itu saja yang menguasai proyek-proyek e-katalog di DKI," ucap Order.

Sementara Direktur Utama PT NSJ, Ivan Sitanggang dan Kepala Dinas Bina Marga, Heru Suwondo belum mau memberikan komentar terkait kasus ini.(Tim Investigasi)