Jumlah Perokok Masih Tinggi, Pengamat Tuntut Pemerintah dan Industri Tekan Prevalansi

Adelio Pratama

Diperbarui 7 Agustus 2021 17:34 WIB

Jumlah Perokok Masih Tinggi, Pengamat Tuntut Pemerintah dan Industri Tekan Prevalansi

Pemerintah perlu mengintensifkan upaya baru untuk menekan prevalensi perokok di Indonesia dengan melibatkan pelaku industri hasil tembakau Monitorindonesia.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai upaya pemerintah untuk menekan prevalensi perokok belum maksimal. Itu tercermin dari jumlah perokok di Indonesia yang masih tinggi, yakni mencapai 65,7 juta penduduk. “Pemerintah perlu mengintensifkan upaya baru untuk menekan prevalensi perokok di Indonesia dengan melibatkan pelaku industri hasil tembakau,” kata Satria Aji Imawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/8/2021). Menurut dia, rencana penetapan aturan khusus untuk produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) sejauh ini masih belum terealisasi. Padahal, produk ini telah cukup banyak diteliti dan terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah daripada rokok, sehingga bisa membantu menekan bahaya kesehatan akibat rokok. “Regulasi yang sempat dicanangkan untuk mengatur HPTL sejauh ini masih mandek,” ujarnya, seperti dilansir Antara. Ia menilai, saat ini pemerintah masih gamang, karena industri tembakau merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Belum lagi, di era pandemi seperti saat ini. “Saya pikir pemerintah harus berpikir dua kali untuk melakukan inovasi radikal di bidang rokok,” ujarnya. Sementara itu, Director of University of Michigan Tobacco Research Network Cliff Douglas, dalam sebuah diskusi Global Forum on Nicotine mengatakan, penetapan kebijakan terkait produk ini perlu mempertimbangkan riset-riset yang sudah ada, termasuk riset yang dilakukan industri. Hal ini demi menciptakan kebijakan yang proporsional. Menurut dia, pembuat kebijakan tidak perlu langsung percaya dengan apa yang disodorkan oleh industri. Namun, mereka setidaknya harus melakukan upaya validasi, seperti melakukan verifikasi atas hasil-hasil riset yang disodorkan ke pemerintah sebelum membuat keputusan. “Saya harap, rekan-rekan saya di bidang kesehatan masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan hal-hal itu,” kata Cliff.

Topik:

Tolak Pabrik Rokok Rokok Pukat UGM Perokok cukai rokok

Jumlah Perokok Masih Tinggi, Pengamat Tuntut Pemerintah dan Industri Tekan Prevalansi

Berita Sebelumnya

10 Bahan Kimia Berbahaya yang Kerap Ditemukan dalam Produk Rumah Tangga

Berita Selanjutnya

Sebaran 31.753 Kasus Baru Covid-19 Indonesia Hari Ini, Jateng Tembus 5 Ribu

Berita Terkait

Kejatuhan Gudang Garam: Saham Merosot, Laba Tergerus, Petani Terdampak

Pukat UGM Kritik Penyunatan Vonis Hakim Agung Gazalba: Membuktikan Mafia Hukum Itu Ada

DPR Tolak RPMK Soal Rokok: Industri Terancam, Pajak Bisa Hilang Rp160 Triliun

Sentuh Rp216,9 Triliun, Cukai Rokok Kalahkan Dividen BUMN

Anggota Pansus KTR Ali Lubis: Semua Tempat Hiburan Malam di Jakarta Sebaiknya Bebas Asap Rokok

Garuda Indonesia Ditantang Hukum Berat Pria Merokok dalam Pesawat

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K