Pemprov DKI Kaji Usulan Lockdown Akhir Pekan

Aldiano Rifki

Diperbarui 3 Februari 2021 10:10 WIB

Pemprov DKI Kaji Usulan Lockdown Akhir Pekan

Jakarta, MI - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, akan pertimbangan usulan karantina wilayah atau lockdown tiap akhir pekan. Diketahui usulan ini dipaparkan anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay saat menanggapi tak efektifnya pelaksanaan PPKM di Indonesia. "Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian, analisa. Nanti Pak Gubernur (Anies Baswedan) juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan," kata Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/2/2021). Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, usulan itu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Jakarta. "Memang faktanya di Sabtu-Minggu, karena perkantoran tutup banyak warga DKI Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak hanya ke pasar, ke mal tapi juga ke tempat-tempat rekreasi termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," ujarnya. Menurut Riza, aktivitas di luar rumah itu bakal menimbulkan kerumunan yang dapat berdampak pada peningkatan jumlah kasus positif. Oleh sebab itu, Riza meminta, agar selama usulan tersebut belum diterapkan, warga DKI tetap berada di rumah selama akhir pekan. "Kami selalu minta di masa masa libur Sabtu-Minggu, kami minta juga tetap berada di rumah," tukasnya. Sebelumnya, Kalangan dewan menganggap jika aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tidak berjalan efektif. Pasalnya, penambahan kasus Covid-19 masih juga sangat tinggi. Plh Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, daripada hanya memperpanjang PPKM, lebih baik pemerintah melakukan lockdown total akhir pekan, mulai Jumat malam pukul 19.00 WIB hingga Senin pukul 05.00 pagi. “Selama dua hari tiga malam, semua orang tidak boleh lagi keluar rumah. Itu terutama di daerah zona merah dan oranye di seluruh Indonesia. Nanti dia hanya boleh keluar lagi pada Senin jam 5 pagi,” kata Saleh saat dihubungi, Selasa (26/1/2021). Menurut anggota komisi IX DPR ini, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama ini dinilai belum berjalan efektif. Hal itu dikatakannya dapat terlihat dari penambahan kasus harian Covid-19 yang masih cukup tinggi. Dikatakan Saleh, jika semua orang berada di dalam rumah secara menyeluruh selama dua hari tiga malam secara bersamaan, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat penyebaran virus. “Kalau misalnya tidak lockdown seperti itu, apa yang dilakukan sekarang hanya sampai jam 7 malam, kemudian aktivitas lainnya tetap, ya masih ada penyebaran disana sini. Tapi kalau lockdown enggak ada yang boleh keluar, kalau keluar diberi ketegasan denda, banyak orang nggak keluar. Jadi menurut saya itu rumusnya,” jelasnya. Lebih lanjut Saleh mengatakan, lockdown akhir pekan bukan hal baru. Langkah tersebut pernah dilakukan di sejumlah kota besar di Turki. “Di kota-kota besar di Turki menerapkan dan dampaknya besar. Ada pengaruhnya, secara rasional itu ada pengaruhnya. Kalau yang sekarang kita lakukan belum cukup menghambat. Tapi kalau lockdown akhir pekan, itu bisa menghambat dan tidak mengganggu ekonomi karena orang masih bisa melakukan aktivitas ekonomi dari Senin sampai Jumat,” terangnya. [prs]

Topik:

Pemprov DKI coviid-19

Pemprov DKI Kaji Usulan Lockdown Akhir Pekan

Berita Sebelumnya

Polda Metro Sediakan Swab Antigen di Polsek untuk Warga Ibu Kota

Berita Selanjutnya

Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Depok Ditangkap Polisi

Berita Terkait

Pemprov DKI Gratiskan MRT dan Transjakarta Selama Satu Pekan

Gaji Anggota DPRD DKI Tembus Rp 139 Juta per Bulan, SGY: Perlu Evaluasi

Kabar Baik! Pemprov DKI Berikan Diskon Pajak BBM hingga 80 Persen

Kabar Baik! Pemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor hingga 31 Agustus 2025

Resmi! Ini 15 Golongan Masyarakat Gratis Naik Transportasi Umum di Jakarta

Pendaftaran Mudik Gratis Diumumkan Maret 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K