Kasus Proyek Monas, Pakar Hukum Sarankan Anies Serahkan Bukti ke KPK

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 2 April 2021 15:25 WIB
MonitorIndonesia.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan angkat bicara perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan korupsi revitalisasi Monas Tahun Anggaran 2019. "Saya percaya KPK akan memeriksa Gubernur bila memang dibutuhkan," katanya saat dihubungi Monitorindonesia.com pada Jumat (02/04/21). Bila ada, Agustinus bilang, yang punya bukti keterlibatan Anies, sebaiknya segera menyerahkan bukti tersebut agar dapat ditindak lanjuti. Sebelumnya, Badan Pemantau dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Aliansi Indonesia (BP2 TIPIKOR LAI) melaporkan dugaan korupsi revitalisasi Monas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan, KPK mengusut dugaan korupsi tersebut dengan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta pihak terkait lainya hingga konsultan pengawasan. “Kita mendesak KPK memeriksa Gubernur, Kepala Dinas Cipta Karya Karya Tata Ruang Dan Pertanahan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ketua Pokja UPPBJ Penataan Kawasan Monas, Direktur PT. Bahana Prima Nusantara dan Direktur PT Hagisaninar Lestarimegah (KSO), Direktur CV. Apik Karya (Konsultan Pengawas), Kepala Dinas Kehutahan Pemprov. DKI Jakarta,” ujar Ketua BP2 TIPIKOR, Agustinus Petrus kapada Wartawan di Gedung KPK, Selasa 30/03/2021. Menurut Agustinus Petrus, Pekerjaan Penataan Kawasan Monas tahun 2019 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 71.332.886.130 yang dilaksanakan PT. Bahana Prima Nusantara - PT Hagisaninar Lestarimegah (KSO), sarat dengan dugaan pekerjaan fiktif dan rekayasa bobot pekerjaan saat penagihan. Diuraikan, BP2 TIPIKOR menduga, pekerjaan fiktif antara lain : pembongkaran paving blok dengan volume sebanyak 25.353 M2 dan bongkar perkerasan dibawah paving seluas 8.699 M2. Termasuk termasuk angkutan bongkaran hingga 30 Km dengan volume 10.727,64 M3 (Plaza Apel). Dalam pekerjaan Ampiteater, galian dan pembuangan tanah 1.816 M3, pemadatan tanah 4.500 M3, Pasir urug (105,3 M3) dan aanstamping (222,3 M3), diduga fiktif. Dalam pekerjaan Kolam, galian dan buangan tanah sebanyak 5.478,59 M3, pekerjaan pasir urug tebal 10 cm (342,41 M3), dan pekerjaan batu kali, 1.261,80 M3, juga diduga fiktif. Rekayasa pembayaran kemajuan bobot pekerjaan diduga terjadi. Per tanggal 23 Desember 2019, pekerjaan masih sebatas pekerjaan lantai kerja, atau sekitar 25%. Namun anehnya, bobot pekerjaan yang diajukan oleh PT. Bahana Prima Nusantara-Hagitasinar Lestarimegah (KSO) dan disetujui CV. Apik Karya selaku konsultan pengawas, hingga 75,12 % atau senilai Rp 37.883.448.000. Bobot pembayaran ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No : 11.A/LHP/XVII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2020, Tanggal 19 Juni 2020. Kontrak Pekerjaan Penataan Kawasan Monas mengalami 4 kali addendum. Adendum I, Nomor 13413/-076.3 tanggal 13 Desember 2019, Adendum II, Nomor 13976/-076.3, tanggal 31 Desembar 2019, Adendum III, Nomor 1104/-076.3, tanggal 17 Februari 2020, Pemberian konpensi waktu kepada penyedia jasa akibat penghentian kontrak selama 17 hari; dan Adendum IV dengan Nomor 1522/076.3 tanggal 5 Maret 2020 yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak, menjadi Rp. 50.433.078.000. Dengan pembayaran hingga 75,12 %  atau Rp 37.883.448.000 per 23 Desember 2019, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperhitungkan denda ketelambatan dari nilai sisa. Dalam laporan BPK, denda keterlambatan Pekerjaan Kawasan Monas sebesar (1/1000 X 64 hari X Rp. 9.132.620.348,05,-), senilai Rp. 584.487.702,30. “ Nilai denda ini  akan membengkak jika bobot pekerjaan hanya sebesar 25 %, sesuai perkiraan BP2 TIPIKOR. Pembengkakan bobot pembayaran pekerjaan, membuat potensi penerimaan Negara dari denda keterlambatan pekerjaan menjadi kecil. Ini manipulasi dan korupsi. KPK harus ungkap semua kebohongan tersebut,” ujar Agustinus. Ditambahkan Agustinus, PT Bahana Prima Nusantara-PT Hagitasinar Lestarimegah (KSO) tidak masuk dalam daftar hitam LKKP. Padahal perusahaan KSO tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. “Harusnya kedua perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam,” tutup Agustinus. (odr/ Fanal Sagala)

Topik:

penataan anies monas kpk Kasus Proyek Monas

Berita Sebelumnya

Pengendara Fortuner "Koboi" Todongkan Senjata Ditangkap Polisi

Berita Selanjutnya

Polda: Pistol Pengemudi Fortuner "Koboi" Jenis Air Soft Gun