Dugaan Kesepakatan Khusus Tanah Munjul, KPK Cecar Eks Dirut Sarana Jaya

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 9 April 2021 08:32 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (08/4/2021) kemarin telah memeriksa mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019. "Didalami pengetahuan yang bersangkutan antara lain terkait dengan proses pengadaan tanah di wilayah Munjul, Cipayung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/4/2021). Menurut Ali, penyidik juga mengonfirmasi Yoory terkait adanya dugaan kesepakatan khusus dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait kasus tersebut. Sementara usai diperiksa, Yoory mengaku sudah memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan penyidik berkaitan dengan kasus. "Saya sudah memberikan keterangan yang dibutuhkan berikut dengan datanya," jelas Yoory. KPK belum dapat menyampaikan lebih detil kasus dan tersangka kasus tersebut sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan. Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto pernah menyebut terdapat tiga tersangka dalam kasus tanah Munjul salah satunya adalah Yoory. Namun, Karyoto kembali meralatnya dan mengatakan hal tersebut secara tidak sengaja saat menjawab pertanyaan awak media soal pemeriksaan saksi Rudy Hartono Iskandar selaku wiraswasta.[ben]

Topik:

KPK Korupsi Lahan Munjul

Berita Sebelumnya

Gerakan Sedekah Ala Kapolda Metro Menyambut Ramadhan

Berita Selanjutnya

Gubernur Anies Pilih Bangun Tugu Sepeda, Janji Rumah DP 0 Rupiah?

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Mau Bongkar Kasus Kereta Cepat, Kader PKB: Sok Berani, Mending Diam Saja, Jangan Bikin Publik Makin Benci Kalian

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kiri) dan SK tentang kuota haji 2024 (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Yang Punya Hak Diskresi akan Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, Siapakah Dia?

3 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji

9 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

Komisi XII Desak Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal oleh WNA China di Lombok

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Kampanye Jaringan Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

11 jam yang lalu

Hukum
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI ke KPK: Duduk di Belakang Meja Nunggu Laporan Korupsi Kereta Cepat

11 jam yang lalu