Jabatan Sepi Peminat, PDIP Sebut Ada Praktek Kolusi Politik Di Sekitar Anies

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 8 Juni 2021 22:46 WIB
Monitorindonesia.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menuding ada praktek kolusi politik di sekitar Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi penyebab Aparat sipil negara (ASN) enggan naik jabatan hingga kursi jabatan eselon II banyak yang kosong. “Kami melihat persoalan ASN dan kekosongan jabatan disebabkan adanya praktek kolusi politik di sekitar Gubernur Anies. Karena di masa Pemerintahan sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti ini,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo, saat dihubungi, Selasa (8/5/2021). Dwi Menyayangkan, Anies tidak jeli melihat adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Padahal seleksi lelang jabatan merupakan pembaruan di internal Pemprov DKI. Akibatnya hal itu bisa berdampak pada terhambatnya regenerasi ASN. “Persoalan naik jabatan merupakan bagian dari regenerasi di internal Pemprov DKI. Namun pada kenyataannya, banyak ASN justru tidak mau mengikuti proses seleksi terbuka jabatan tinggi pratama. Ini kan perlu dipertanyakan,” ucap Dwi. Selain itu Anggota Komisi A DPRD DKI menilai ASN enggan meningkatkan karir lantaran mekanisme lelang jabatan tidak transparan dan tidak profesional. “Tapi persoalannya mekanis SOP seleksi tak tranparan dan profesional. Transparan, seperti apa bobot pertanyaannya, bagaimana penilaiannya. Paling tidak siapapun ASN akan terpacu untuk mengikuti seleksi lelang jabatan. Kemudian profesional, apakah mengedepankan aspek idealisme yang ada atau ada faktor kedekatan. Semestinya aspek kapabilitas tetap dikedepankan dalam pemilihan pejabat baru tersebut,” ungkap Rio. Padahal, kata Dwi, seleksi terbuka jabatan itu merupakan pintu untuk memilih pejabat yang kapabilitas dan memiliki kapasitas. “Camat dan lurah pertama posisinya definitif dan Plt secara real akan beda meskipun secara hubungan sama. Posisi itu (Camat dan lurah) masih banyak dijabat Plt, saya tinggal di Kecamatan Matraman, kelurahannya Palmariam, Lurahnya masih dijabat Plt, itu tentu akan mempengaruhi keputusan. Padahal kita punya mekanisme lelang yang seharusnya itu jadi garda terdepan penentuan pejabat yang berkapasitas,” tandasnya. Sebelumnya, Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengungkapkan, sejumlah jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan DKI Jakarta sudah lama kosong dan sebagian dirangkap jabatan. Bahkan tidak kekosongan hingga ke perangkat-perangkatnya. Tidak hanya di tingkat camat dan lurah, sejumlah jabatan eselon II pun diisi Plt. Jabatan yang masih diisi Plt diantara, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto; Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati; Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya. Gumilar; Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syaripudin; Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati; Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Andri Yansyah; Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko; Kepala Badan pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta yang sebelumnya di jabat Maria Qibrya; Plt Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Hendra Hidayat; Plt Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Suroto. Selain jabatan di atas ada pula jabatan yang belum diisi Plt. Kekosongan jabatan definitif itu disebabkan sejumlah pejabat mengundurkan diri dengan berbagai alasan. (Zat)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Manfaatkan Jasa Ekspedisi, Polres Jaksel Bongkar Sindikat Peredaran Narkoba

Berita Selanjutnya

Ombudsman Bilang Telkom Penyebab Kegagalan PPDB DKI

Berita Terkait

Ekonomi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Foto: Dok MI)

BNI Perkuat Energi Bersih Lewat Proyek Geothermal 500 MW Geo Dipa

17 menit yang lalu

Metropolitan
Layanan SIM Keliling (Foto: Ist)

Layanan SIM Keliling Jakarta 17 Oktober 2025, Ada di Lima Lokasi

51 menit yang lalu

Hukum
KPK (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi Papua Rp 1,2 T Lewat Kesaksian Pramigari RDG Airlines

1 jam yang lalu

Hukum
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Bakal "Tabrak" Siapa?

6 jam yang lalu

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

8 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/KCIC)

Diselimuti Utang! BPK Didesak Audit Investigatif Proyek Kereta Cepat Whoosh

9 jam yang lalu