Ombudsman Bilang Telkom Penyebab Kegagalan PPDB DKI

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 8 Juni 2021 22:50 WIB
Monitorindonesia.com - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya menuding Telkom selaku provider sebagai penyebab kegagalan PPDB DKI tahun ajaran 2021/2022 yang dilakukan secara online. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan, Telkom selaku provider penyelenggara PPDB secara online tidak maksimal dalam menyiapkan perangkat Termasuk server dan bandwidth yang memadai. BUMN tersebut kata Teguh salah memperhitungkan kemampuan server dan bandwidthnya sehingga mengganggu pelayanan pendaftaran hari pertama jenjang SD, SMP dan SMA. Padahal sebelumnya, Telkom sudah melakukan uji coba satu bulan sebelum penyelenggaraan PPDB DKI dibuka. “Seharusnya Telkom sudah bisa memprediksi kebutuhan sarana dan prasarananya dalam menghadapi kemungkinan ledakan traffic saat pendaftaran berkaca pada PPDB tahun 2021,” lanjut dia. Teguh Melanjutkan, saat terjadi kendala di hari pertama pembukaan PPDB, Telkom melakukan mitigasi dengan melakukan penambahan dua server untuk mempercepat proses. “Telkom hanya memberikan dampak sedikit dengan melakukan mitigasi teknis untuk mengantisipasi kegagalan tersebut dan membuat Disdik DKI membuat mitigasi dalam alur proses,” tandasnya. Diketahui PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2021/2022 telah dibuka secara serentak sejak 7 Juni. Lantaran berlangsung di masa Pandemi, masyarakat bisa mendaftar secara online melalui situs PPDB DKI. Sayangnya, pendaftaran hari pertama mengecewakan masyarakat. Sebab situs PPDB DKI tidak bisa diakses untuk membuat akun. Akibat permasalahan itu, Pemprov DKI memperpanjang waktu PPDB hingga 11 Juni 2021. (Zat)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Jabatan Sepi Peminat, PDIP Sebut Ada Praktek Kolusi Politik Di Sekitar Anies

Berita Selanjutnya

Kasus Baru Selasa : 755 Orang di DKI Tertular Virus Corona

Berita Terkait

Hukum
Direktur Pemeriksaan IV.B Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Padang Pamungkas usai diperika KPK pada hari ini, Kamis (16/10/2025).

Tampang Direktur Pemeriksaan IV.B BPK Padang Pamungkas Diperiksa KPK 9 Jam

24 menit yang lalu

Hukum
Sejumlah petugas mengamati replika Kereta Cepat di Casting Yard 1 KM 26 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Usai Dibongkar Mahfud Md

43 menit yang lalu

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare menetapkan HM, mantan anggota DPRD Kota Parepare periode 2019–2024, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan ternak sapi. Negara mengalami kerugian sekitar Rp223.644.250 akibat perbuatannya.

Kandangin 19 Sapi Bantuan di Rumah Sendiri, Bekas Anggota DPRD Parepare Akhirnya Pakai Rompi Pink Kejaksaan

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Duga PT Loco Montrado Tilap Perak yang Keluar dari Pengolahan Anoda Logam

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Penyidikan Korupsi Kuota Haji Diintervensi! KPK Membantah

2 jam yang lalu

Ekonomi
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Presiden Prabowo Minta Menkeu Purbaya Tingkatkan Pendapatan Pajak

3 jam yang lalu