PSI Dukung KPK Seret Mafia Tanah Korupsi Munjul

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 10 Agustus 2021 21:50 WIB
Monitorindonesia.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung KPK mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Menurut Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar, pembahasan pengadaan tanah memang kerap menjadi isu yang paling hangat dan diminati di forum legislator Kebon Sirih karena anggaran pembelian tanah yang nilainya cukup besar. “Kami berharap tidak ada legislatif yang terlibat, tapi kami melihat faktanya selalu ada dorongan kuat untuk menghabiskan anggaran triliun rupiah setiap tahunnya pada pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Ini sangat tidak wajar,” kata dia melalui keterangan tertulis. Michael menyebut, kasus korupsi pengadaan lahan bukan kali pertama terjadi di ibu kota. Bahkan kerap kasus ini didalami oleh mafia besar di belakangnya lantaran nilai korupsinya yang cukup besat. “Korupsi pengadaan tanah Munjul hanyalah permukaan dari bongkahan gunung es mafia tanah,” ujarnya. Oleh sebab itu dia meminta KPK untuk membongkar kasus korupsi pengadaan lahan tersebut sampai ke akarnya. “KPK harus bisa ungkap dalang dan jejaringnya, dan penjarakan yang terlibat. Jangan puas hanya mencari pelaku kecil yang jadi kambing hitam, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” tegasnya. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles (YRC); Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene (AR); Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA); Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP). Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Zat)

Topik:

Korupsi Munjul