Soal Temuan BPK, Pemprov DKI Dituding Teledor dalam Pengelolaan Keuangan

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 10 Agustus 2021 15:36 WIB
Monitorindonesia.com – Badan pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menyoroti sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta, dalam pemeriksaan LKPD. BPK sudah membeberkan temuan-temuan pemeriksaan laporan keuangan yang dianggap terjadi pemborosan anggaran. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento Maraden Sitorus menilai Pemprov DKI teledor dalam pengelolaan keuangan sehingga terjadi banyak kesalahan dalam alokasi anggaran. “Saya melihat pengelolaan keuangan Pemprov DKI terjadi keteledoran atau memang disengaja. Ada salah tulis ada kelebihan pembayaran, saya lihat itu sudah terjadi sejak awal-awal Gubernur Anies menjabat,” kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Selasa (10/8/2021). Dengan buruknya pengelolaan keuangan tersebut, Fernando mengaku khawatir bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk mengakali dana APBD. “Itu seperti kesengajaan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum,” tegasnya. Sejumlah temuan BPK pada Anggaran Pemprov DKI Jakarta diantaranya pemborosan pengadaan masker N95 Rp 5,8 M, pemborosan pengadaan rapid test Rp. 1,19 M. BPK juga menemukan Pemprov DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah pada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020 hingga jumlahnya mencapai Rp862,7 juta. Terkait hal itu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menyatakan sebanyak 49,1 persen kelebihan pembayaran gaji PNS di DKI Jakarta yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta telah dikembalikan. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyebutkan kelebihan bayar yang mencapai Rp862,7 juta tersebut sudah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp423.573.275. (Zat)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Jenazah Wanita dalam Kardus Tanpa Busana, Rambut Panjang, Kepala Luka

Berita Selanjutnya

PSI Dukung KPK Seret Mafia Tanah Korupsi Munjul

Berita Terkait

Hukum
Atase Tenaga Kerja Perwakilan RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Harry Ayusman (Foto: Dok BBPKK)

Atase Tenaga Kerja Perwakilan RI di Malaysia Harry Ayusman Diduga Tahu Aliran Dana Pemerasan RPTKA

22 menit yang lalu

Lifestyle
Palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Jadi Objek Korupsi, Ini Tentang POME hingga Larangan Ekspor

54 menit yang lalu

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

1 jam yang lalu

Hukum
Bea Cukai Pusat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Tak hanya Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Kejagung Juga Geledah BLBC Surabaya hingga Medan

1 jam yang lalu

Nusantara
Dari kiri ke kanan: Wakil Ketua DPRD Klaten Haryanto, Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, Wakil Ketua DPRD Klaten Bahtiar Joko Widagdo dan Wakil Ketua DPRD Klaten Widodo (Foto: Instagram official DPRD Klaten)

Ombudsman RI Soroti Lambannya Penegakan Etik di DPRD Klaten

3 jam yang lalu

Nusantara
Petugas dari kepolisian saat melakukan olah TKP (Foto: Dok MI/Hms)

Trafo PLN Tanpa Pengaman Renggut Nyawa Balita di Blitar

3 jam yang lalu