Aliran Dana Hibah KONI DKI harus Segera Diperiksa BPK

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 21 Oktober 2021 16:25 WIB
Monitorindonesia.com – DPRD DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak mengawasi aliran dana hibah yang dikelola KONI DKI. Aliran dana yang begitu besar tak membuat DKI mampu meraih juara umum pada PON XX Papua. Dana hibah DKI Jakarta tertinggi dibanding pesaing lainnya mencapai Rp 410 milyar. Jawa Barat sebagai juara umum memperoleh dana Rp 256 milyar. Kemudian Jawa Timur, peringkat ketiga mendapatkan suntikan dana lebih kecil hanya Rp 210 milyar. “Sudah pasti harus ada pengawasan dari DPRD DKI maupun lembaga lainnya seperti BPK terkait aliran dana hibah yang dikelola KONI DKI. Tapi pasti ada audit dari PPATK untuk menelusuri kemana dana hibah tersebut diperuntukkan, kita tunggu saja,” kata Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin kepada Monitorindonesia.com di Jakarta, Kamis (21/10/2021). Seperti diketahui, DKI Jakarta gagal meraih juara umum pada PON Papua XX. DKI harus puas menempati posisi kedua di bawah Jawa Barat sebagai juara umum. Untuk posisi ketiga ditempati Jawa Timur. Atas prestasi kontingen DKI yang kalah dibanding provinsi lain tersebut, menurut Ujang sebetulnya tidak perlu terjadi. Sebab, dengan anggaran hibah yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain seharusnya prestasi DKI Jakarta lebih Moncer ketimbang Jawa Barat. “Atas kegagalan ini, harus segera dilakukan evaluasi kinerja. Pemprov DKI harus melihat apa saja faktor yang membuat kegagalan meraih juara umum. Sebab dengan anggaran dan sarana penunjang yang sangat baik, Raihan prestasi di PON Papua tidak sebanding,” pungkasnya. (Zat)

Topik:

PON XX Papua Dana Hibah Koni DKI

Berita Sebelumnya

PSI Siap Hadapi Gugatan Viani di Pengadilan

Berita Selanjutnya

Soal Lokasi Pengungsian, PDIP: Pemprov DKI Angkat Bendera Putih Tangani Banjir