Soal Lokasi Pengungsian, PDIP: Pemprov DKI Angkat Bendera Putih Tangani Banjir

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 21 Oktober 2021 17:24 WIB
Monitorindonesia.com – Terkait lokasi pengungsian, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Hardiyanto Kenneth menilai Pemprov angkat bendera putih menangani banjir. Hal itu dikatakan Hardiyanto terkait pernyataan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria yang menyebut DKI telah mempersiapkan lokasi pengungsian untuk penanganan banjir. Dia menilai, pernyataan tersebut seperti Pemprov DKI tidak menemukan cara lain mencegah banjir, ”Apa tidak ada strategi lain untuk menekan dampak banjir selain hanya menyiapkan tempat pengungsian saja. Kalau berbicara seperti itu, berarti sama saja mengangkat bendera putih dong,” kata Kent dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (21/10/2021). Dia menyarankan agar DKI membenahi upaya deteksi dini dengan teknologi terkini dibanding hanya menyiapkan pengungsian menjelang musim hujan . Hal itu dilakukan agar Jakarta tidak kewalahan ketika menghadapi musim hujan. “Seharusnya menghitung curah hujan permenit tetapi dengan ombrometer ini bisa 1 atau 2 kali per hari. Ksmudian karena pola pengamatannya manual, maka risiko salah baca juga tinggi, sehingga data yang didapat akan kurang akurat. Pola menghitung curah hujan dengan ombrometer ini masih menggunakan gelas plastik. Masa zaman sekarang ngukur curah hujan masih pakai gelas plastik,” beber Kent. Menurut Kent, dengan adanya penerapan teknologi terkini, maka kolaborasi dengan unsur kecamatan, kelurahan, sampai dengan RT, harus berjalan. Dia meyakini semua upaya penanganan banjir dapat di sokong dengan anggaran APBD. “Beri insentif yang cukup untuk mereka yang bertugas. Ini namanya kolaborasi. Soal angggaran, APBD DKI itu tumpah ruah. Jadi pakai teknologi yang mutakhir supaya masalah banjir ini bisa teratasi di tahap awal, dan saya optimis jika Gubernur Anies bisa mengelola APBD dengan baik. Saya yakin semua masalah ini akan bisa teratasi,” paparnya. Dia menambahkan, dengan waktu yang semakin dekat dengan musim penghujan, Pemprov DKI sudah harus melakukan upaya konkret dalam penanganan banjir. Penanganan harus dilakukan dari berbagai sektor baik hulu ke hilir maupun penerapan sistem teknologi. ”Jangan sekadar hanya fokus pada antisipasi air yang datang dari hulu sampai hilir dan pembangunan infrastruktur saja. Tapi early warning system yang memadai harus menjadi skala prioritas. Ingat, sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun dan biasanya akan terjadi curah hujan yang tinggi di bulan Desember, Januari, dan Februari. Antisipasi konkret harus segera berjalan,” tutup dia. (Zat)

Topik:

Banjir Jakarta DPRD DKI

Berita Sebelumnya

Aliran Dana Hibah KONI DKI harus Segera Diperiksa BPK

Berita Selanjutnya

PPKM Level 2, Perkantoran Non Esensial WFO 50 Persen Wajib Gunakan PeduliLindungi

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya [Foto: Ist]

Hadiri Rapat DPRD DKI, Astrid Kuya Ikhlas Rumah Dijarah Massa

3 September 2025 16:08 WIB

Investigasi
Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Terpilih, Pramono Anung memberikan keterangan pers dalam Pesta Rakyat Kemenangan oleh Sahabat Pram di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

10 Pompa Pemprov DKI Terbakar Jelang Tender Proyek Pompa Rp2,5 Triliun

8 Juli 2025 17:31 WIB

Metropolitan
Gubernur Jakarta, Pramono Anung [Foto: Ist]

Banjir Parah di Jakarta, 10 Pompa Air Milik Pemprov Terbakar

7 Juli 2025 15:40 WIB

Metropolitan
Gubernur Jakarta, Pramono Anung [Foto: Ist]

Pramono Tak Tidur Mikirin Banjir Jakarta

7 Juli 2025 11:22 WIB

Metropolitan
Ilustrasi [Foto: Ist]

109 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Ini Daftarnya

7 Juli 2025 10:38 WIB

Metropolitan
Ilustrasi [Foto: Ist]

49 RT di Jaksel dan Jaktim Direndam Banjir

6 Juli 2025 12:05 WIB