DPRD Menilai BUMD Gagal Kelola Sampah Jakarta
![Nicolas](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Nicolas
Diperbarui
3 November 2021 16:43 WIB
![DPRD Menilai BUMD Gagal Kelola Sampah Jakarta](https://monitorindonesia.com/2021/09/IMG-20210829-WA0061.jpg)
Monitorindonesia.com – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda mendesak Pemprov DKI untuk menyerahkan pengelolaan sampah di Jakarta kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI. Sebab, dikhawatirkan penunjukan BUMD DKI sebagai pengelola sampah tidak akan berjalan maksimal karena berorientasi mencari keuntungan.
“Serahkan saja kepada SKPD terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup ketimbang dikelola oleh BUMD. Saya kira penanganan sampah akan maksimal karena unit tersebut konsen dalam penanganan kebersihan dan lingkungan,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta itu kepada Monitorindonesia.com di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Senada dengan DPRD DKI, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Teguh Nugroho menilai Pengelolaan Sampah di bawah BUMD akan jalan di tempat.
“Sampai kapan pun tidak akan jalan. Akan terus berada di tahap peletakan batu pertama saja. Karena dengan BUMD, selain tujuan pemusnahan sampah juga harus mencari investor yang produk akhir mencari untung,” kaya Teguh, Rabu.
BUMD kata Tegus sejatinya adalah bertujuan bisnis dalam pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Karena itu BUMD akan memperhitungkan keuntungan.
“Kalau memang fokusnya adalah penghancuran sampah, ya pengelolanya langsung saja DLHA dan tidak perlu memperhitungkan untung rugi,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI menugaskan dua BUMD yaitu Perumda Sarana Jaya dan Perseroda Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pengolahan sampah. Dua BUMD tersebut akan menggarap pengelolaan sampah dalam kota atau ITF.
ITF swndiri akan dibangun di empat wilayah yaitu untuk layanan Jakarta wilayah Barat, Timur, Selatan, dan Sunter, Jakarta Utara. Dari empat rencana lokasi, ITF Sunter diproyeksikan menjadi pusat pengolahannya. (Zat)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Metropolitan
![Ratusan Guru Honorer Diputus Kontrak Akibat "Cleansing", DPRD DKI akan Panggil Disdik Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina, saat ditemui wartawan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, baru-baru ini kritik Disdik DKI. (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpw-psi-dki-jakarta-elva-farhi-qolbina-saat-ditemui-wartawan-di-kawasan-pancoran-jakarta-selatan-baru-baru-ini-kritik-disdik-dki-foto-ist.webp)
Ratusan Guru Honorer Diputus Kontrak Akibat "Cleansing", DPRD DKI akan Panggil Disdik
18 Juli 2024 16:36 WIB
Metropolitan
![DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, memberi perhatian kepada pendidikan anak keluarga tidak mampu. (Foto: Dok DPRD DKI Jakarta)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sekertaris-komisi-e-dprd-dki-jakarta-jhonny-simanjuntak-memberi-perhatian-kepada-pendidikan-anak-keluarga-tidak-mampu.webp)
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata
17 Juli 2024 02:13 WIB
Metropolitan
![Jambret Terpotret Kamera saat CFD Jakarta, Dwi Rio Sambodo Angkat Bicara Dwi Rio Sambodo (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dwi-rio-sambodo-1.webp)
Jambret Terpotret Kamera saat CFD Jakarta, Dwi Rio Sambodo Angkat Bicara
20 Juni 2024 20:55 WIB
Metropolitan
![Anggota DPRD DKI dan Rombongan ke Amerika-Eropa Studi Banding atau 'Healing'? DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/29c64a96-feb6-4a54-a160-5b3a88613168.jpg)
Anggota DPRD DKI dan Rombongan ke Amerika-Eropa Studi Banding atau 'Healing'?
11 Juni 2024 11:48 WIB
Metropolitan
![Potensi Kerugian PT Jakpro Rp 1 Triliun, SGY: Penting Bagi Rakyat Minta Pertanggungjawaban Gubernur dan DPRD DKI Pengamat Kebijakan Publik, Sugianto Emik (Foto: Dok MI/Pribadi)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sugiyanto-emik.webp)
Potensi Kerugian PT Jakpro Rp 1 Triliun, SGY: Penting Bagi Rakyat Minta Pertanggungjawaban Gubernur dan DPRD DKI
7 Juni 2024 19:11 WIB