Gubernur Anies Tetapkan UMP DKI Tahun Depan Naik Rp37 Ribuan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 21 November 2021 23:37 WIB
Monitorindonesia.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun depan sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. "Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935," ujar Gubernur Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Minggu (21/11/2021). Dengan demikian UMP tahun depan naik hanya Rp 37.748 dibandingkan UMP sekarang Rp 4.416.186. Anies mengatakan bahwa pihaknya akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta mewajibkan para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya sebagai pedoman upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. "Selain menetapkan UMP, kami juga menerapkan berbagai kebijakan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Di antaranya, dengan memberikan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, dan biaya personal pendidikan," ungkap Anies.

Topik:

Upah Minimum Bantuan Subsidi Upah Kenaikan upah buruh 2022 ump dki 2022 ump dki

Berita Sebelumnya

Pedagang Mainan Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara Kasus Pelecehan Seksual 8 Anak di Bawah Umur

Berita Selanjutnya

Palang Rel Kereta Akhiri Pelarian Dua Terduga Pencurian di Apartemen Transmart Bekasi

Berita Terkait

Ragam
BRI menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. [Foto: Doc. BRI]

BRI Salurkan BSU 2025 ke 3,76 Juta Pekerja Senilai Rp 2,25 Triliun

4 Agustus 2025 15:36 WIB

Metropolitan
Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (Foto: MI/Ant)

UMP DKI Jakarta Rp 5,396 Juta

11 Desember 2024 12:25 WIB

Ekonomi
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja di berbagai sektor industri diperkirakan bakal terus membesar hingga akhir tahun 2024. (Foto: Antara)

Pemerintah akan Bentuk Satgas PHK

1 Desember 2024 23:09 WIB

Ekonomi
Pengunjung berbelanja di pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (22/11/2024). Pemerintah menjamin daya beli masyarakat tak akan terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen yang akan dimulai 1 Januari 2025.

PPN 12% Berpotensi Dukung Peningkatan Inflasi 2025: Pemerintah Bersikukuh!

1 Desember 2024 12:39 WIB

Opini
Sejumlah pencari kerja antre melamar kerja saat pameran bursa kerja di Pandeglang, Banten, Selasa (14/05/2024).

Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen

1 Desember 2024 09:10 WIB