DPD Partai Golkar DKI Jakarta Gelar Seminar Hukum Pemilu: Tekad dan Strategi Sukseskan Pemilu 2024

Jakarta, MI - DPD Partai Golkar DKI Jakarta selenggarakan Seminar Hukum Pemilu dengan tema “Tekad dan Strategi Partai Golkar Menyukseskan Pemilu 2024 untuk pileg, pilpres, dan pilkada 2024″ bertempat di aula Indonesia Raya Kantor DPD Partai Golkar Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (15/10) kemarin. Seminar itu, turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Jimly School of Law and Goverment Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie sebagai keynote speaker, kemudian Prof.Dr. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Haddy Lukito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Sunardi, Ketua KPUD DKI Jakarta. Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, A.Zaki Iskandar, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Muhammad Anwar, Wakil Ketua Bidang OKK dan Hoiriah T. Ketua Balukham DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Partai-partai yang mengusung ide tertunda-tunda hanya agar masuk di media terus menjadi diskusi. Partai-partai ini sebenarnya partai-partai yang belum siap mengikuti Pemilu 2024. Menurut rancangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan tahun ini. Adapun hari pemungutan suara Pemilu 2024 ditetapkan pada 14 Februari 2024,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie. "Saya minta masyarakat tidak terpengaruh dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden atau tertundanya pemilu. sehingga memunculkan isu perpanjangan jabatan atau tertunda-tunda yang tidak simpatik di mata publik. Malah seharusnya menarik simpati rakyat menuju pemilu,” kata Jimly. Lebih lanjut Jimly mengatakan, bakal ada sanksi, jika Partai Politik benar-benar mendukung usulan penundaan Pemilu 2024. "Itu kan baru pendapat individu, ini semua menafsir seolah-olah Jokowi mau, lalu mengentertain supaya Jokowi senang, apa iya Jokowi mau? Partai-partai besar yang lainnya kini sudah menyiapkan skenario calon presiden masing-masing untuk Pemilu 2024," ungkapnya. “Jadi partai yang tidak siap, itu yang mungkin masih maju mundur. Jadi cari-cari peluang, ini bukan untuk kepentingan bangsa negara,” tambah Jimly. Sementara itu, Ketua Bakumham Golkar DKI Jakarta Hoiriah T. berharap seminar ini diselenggarakan bisa memberikan pencerahan dan pembekalan kepada kader untuk menghadapi Pemilu dan Pileg 2024. Sehingga mengetahui aturan dan etik pemilu agar tidak salah melangkah dan menyalahi aturan. Selain itu, Ketua penyelenggara seminar Dr. Kurnia Zakaria, juga mengatakan tujuan seminar ini adalah untuk pembekalan pengetahuan terkait struktur hukum dan unsur hukum kepemiluan, serta pemahaman mengenai UU Pemilu kepada para Bacalegnya yang akan berlaga dalam Pemilu legislatif 2024. Salah satu pengurus Bakumham DPD Partai Golkar DKI Jakarta, M Khusyen Azhari, mengaku sangat bangga bisa dengan Partai Golkar. “Dengan diadakannya seminar hukum pemilu 2024 ini akan menjadikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia," katanya.