Pj Gubernur Heru Diminta Tinjau Kembali Kelanjutan Sumur Resapan

Jakarta, MI - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta untuk meninjau kembali proyek sumur resapan yang menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah. Proyek sumur resapan yang digaungkan mantan gubernur DKI Anies Baswedan terbukti tak bsa mengendalikan banjir di Jakarta. Anies Baswedan sebelum selesai masa jabatannya memasukkan sumur resapan pengendali banjir ke dalam rencana detail tata ruang (RDTR) meski anggarannya sempat dicoret DPRD DKI Jakarta karena dinilai tidak efektif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun setidaknya sampai Tahun 2019 telah menyelesaikan 16.000 sumur resapan, namun sebagian di antaranya menuai kritik karena penempatan yang dinilai tidak tepat dan desain teknis yang tidak sesuai standar. "Hujan sebentar saja datang di Jakarta banjir sudah di mana-mana. Padahal, katanya banyak sumur resapan dibuat. Buat apa sumur resapan itu kalau tak bermanfaat bagi warga?" tutur Samsuri (56), warga Tebet Jakarta Selatan saat berbincang dengan Monitor Indoonesia, Sabtu (10/12). Menurut warga asli Betawi itu, dirinya tidak habis pikir bagaimana sumur resapan dibuat dimana-mana namun tak juga mampu mengendalikan banjir. Padahal, duit triliunan rupiah dari APBD DKI Jakarta telah dihabiskan untuk proyek sumur resapan tersebut. Secara umum, Pemprov menargetkan untuk membangun 1,1 juta sumur resapan hingga 2022 yang bisa menampung dan menyerapkan air sebanyak 11,5 juta meter kubik ke dalam tanah. Dari survey yang dilakukan oleh kalangan pengamat mengakui, sumur resapan yang telah dibangun jelas tak signifikan mengatasi banjir di Ibu Kota. "Kita warga Jakarta itu berharap Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru agar melakukan evaluasi keseluruhan mengenai program sumur baik pelaksanaan dilapangan maupun evaluasi anggaran yang sipergunakan" ujar Samsuri. Dari pantauan Monitor Indonesia di sejumlah lokasi sumur resapan seperti di Jalan Wira Kencana Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, proyek tersebut hanya asal jadi saja. Bahkan, saat hujan tak datang saja proyek sumur resapan tersebut sudah dipenuhi air. Keberadaan sumur resapan itu juga mengganggu aktivitas warga sekitar. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai sumur resapan yang menjadi program unggulan Anies Baswedan gagal mengatasi banjir yang terjadi di ibu kota. Buktinya, kata Gembong, sumur resapan tidak mampu menyedot genangan banjir selama dua hari usai hujan berintensitas tinggi di Jakarta. “Faktanya ada 26.000 yang dibangun tahun 2021. Faktanya kan tidak menjawab persoalan banjir. Itu fakta, jadi bukan Gembong yang ngomong,” kata Gembong. Bahkan menurut Gembong, Anies sama sekali tak melakukan upaya nyata dalam menangani banjir Jakarta yang menjadi problem utama ibu kota. Karenanya Gembong setuju dengan diksi “Kerja senyap” yang dipilih Anies ketika mengklaim keberhasilan menangani banjir di Jakarta. "Ya memang senyap, Pak Anies betul itu bahasanya senyap, karena memang tidak ada yang dikerjakan,” ujar Gembong. Menurut Gembong, tidak ada satu pun program penanganan banjir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang dikerjakan Anies. Malahan menurut dia, gubernur yang dikenal dengan politik identitas itu hanya berfokus pada penanganan lumpur yang jadi pekerjaan setiap tahun untuk menormalkan kapasitas air dan pembangunan sumur resapan yang akhirnya tidak efektif menyurutkan banjir Jakarta. “Tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada aksi apa-apa kecuali aksi yang bersifat rutin ya gerebek lumpur itu, dan sumur resapan yang tidak efektif. Jadi kalau Pak Anies mengatakan kerja senyap ya memang betul, saya mengatakan betul 100 persen,” ucap dia. Titik banjir yang terus meluas, kata Gembong, merupakan bukti Anies tidak mengerjakan apapun program prioritas dalam mengatasi banjir Jakarta. “Karena selama lima tahun memang pengentasan persoalan banjir tidak dilakukan eksekusi sama sekali sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” ucap Gembong.[Lin]