Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Meminta Pemprov Ciptakan Program Lebih Masuk Akal

Jakarta, MI - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta merilis laporan kerja politik parlemen Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta 2022, dengan mengusing tema 'Tahun Peralihan'. Menurut Fraksi PDIP tahun 2022 merupakah tahun yang penuh tantangan karena Jakarta masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan pergantian Gubernur DKI Jakarta. "Tradisi ini sudah memasuki tahun ketiga. Adapun laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik kami kepada masyarakat DKI Jakarta," kata Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, Rabu (28/12). Fraksi secara konsisten mendorong partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui giat lapangan, resap aspirasi (reses), dan sosialiasi PERDA. Fraksi juga melihat momentum akhir tahun ini sebagai waktu yang telat untuk kembali mengingatkan kembali kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk fokus pada 3 hal yang perlu segera dilakukan berkaitan dengan permasalahan di Jakarta. "Kami masih ingat amanah dari Pak Jokowi untuk Pak Heru untuk segera menyelesaikan normalisasi sungai, mengejar integrasi transportasi, dan terakhir melakukan antisipasi resesi di Jakarta," ujar Gembong. Fraksi juga mengingatkan kepada seluruh anggota Fraksi PDIP untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di Jakarta dengan mengadakan berbagai acara dialog dan konsultasi dengan masyarakat. Berikut Laporan Akhir Tahun 2022 Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Pengentasan Kemiskinan yang Tidak Optimal Hanya ada 6.000 UMKM Yang mendapatkan modal atau sebanyak 3% dari total 331 876 calon wirausahawan yang mendaftar di Jak Preneur Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kami mendorong Pemprov DKI untuk menciptakan program yang lebih masuk akal. Cakupan Air Bersih di DKI Jakarta Hingga Tahun 2022 cakupan air bersih di DKI Jakarta baru mencapai 65,85% Fraksi mendorong Jakarta untuk secara mandiri mengelola air bersih tanpa melibatkan pihak ketiga Akses Kesehatan yang Merata Dari 267 kelurahan di DKI Jakarta masih ada 15 kelurahan yang belum mempunyai Puskesmas Fraksi PDIP mendorong Pemprov untuk membangun Puskesmas di seluruh kelurahan untuk mendorong upaya promotif preventif kuratif rehabilitatif kesehatan. Percepatan Program Penanggulangan Banjir Program normalisasi dan sodetan sungai di Tahun 2022 tercatat 0 km Fraksi mendorong Pemprov untuk mengejar ketertinggalan selama 5 tahun dengan melanjutkan normalisasi dan sodetan sungai di Jakarta Kualitas Udara di DKI Jakarta Masih Buruk Menurut data air quality indeks (AQI) pada Juni 2022 kualitas udara DKI Jakarta urutan kedua di dunia Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov untuk memperbanyak rth memperbanyak program untuk menekan emisi karbon dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik Praktik Toleransi di Sekolah Negeri Tahun 2022 sedikitnya ada 11 kasus intoleransi di sekolah negeri yang dilaporkan ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dan terjadi di level sekolah Negeri mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. 11 kasus intoleransi lingkup sekolah negeri di Jakarta itu adalah sebagai berikut: 1. SMAN 58 Jakarta Saat pemilihan ketua OSIS seorang oknum guru dalam grup WhatsApp mengajak murid untuk memilih kandidat seagama dan tidak boleh memilih kandidat beda agama. 2. SMAN 101 Joglo Jakarta Barat Seorang siswi beragama non muslim diwajibkan memakai kerudung pada hari Jumat dengan alasan penyeragaman pakaian sekolah. 3. SMPN 46 Pejaten Jakarta Selatan Seorang siswi kelas 7 ditegur secara lisan karena tidak menggunakan jilbab saat berada di lingkungan sekolah, padahal siswi tersebut tidak pernah tertekan, dirundung atau dikucilkan oleh teman-temannya walaupun dia sendirian yang tidak memakai kerudung namun teguran dari guru-guru itulah yang membuat murid ini tertekan karena dilakukan lebih dari satu kali. 4. SDN 02 Cikini Jakarta Pusat Pengurus sekolah mewajibkan seluruh muridnya memakai baju muslim saat bulan Ramadan Padahal di sekolah tersebut ada siswa-siswi yang beragama non muslim 5. SMKN 6 Melawai Jakarta Selatan Juli 2022 beberapa murid dipaksa untuk mengikuti pelajaran agama Kristen protestan Padahal mereka menganut agama Hindu dan Budha.. 6. SMPN 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat Juli 2022, seorang siswi dipaksa menggunakan jilbab, lebih parahnya lagi murid itu sampai mendapatkan sindiran dari guru di sekolah tersebut 7. SMPN 74 Rawamangun Jakarta timur Juli 2022, siswi dipaksa untuk menggunakan jilbab bahkan setiap siswi wajib menandatangani surat paksa integritas yang salah satu poinnya adalah semua murid harus mengikuti kegiatan keagamaan yang mewajibkan penggunaan. 8. SDN 03 Tanah Sereal Jakarta Barat Seorang siswi kelas 7 ditegur secara lisan karena tidak menggunakan jilbab saat berada di lingkungan sekolah, padahal siswi tersebut tidak pernah tertekan dirudung atau dikucilkan oleh teman-temannya walaupun dia sendirian yang tidak memakai kerudung namun teguran dari guru-guru itulah yang membuat murid ini tertekan karena dilakukan lebih dari satu kali. 9. SMPN 250 Cipete Utara Jakarta Selatan Seorang oknum guru inisial S membuat soal ujian akhir sekolah (UAS) yang mendeskreditkan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri. 10. SDN 03 Cilangkap Jakarta timur Juli 2022, beberapa murid dipaksa untuk mengikuti pelajaran agama Kristen protestan Padahal mereka menganut agama Hindu dan Budha 11. SMA Negeri 52 Cilincing Jakarta Oktober 2022, oknum Guru kewarganegaraan melakukan ajakan untuk tidak meloloskan kandidat ketua OSIS beragama Kristen karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan keinginan agama mayoritas.

Topik:

Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartono Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Meminta Pemprov Ciptakan Program Lebih Masuk Akal

Berita Sebelumnya

Sikap Pj Gubernur DKI Jakarta Terlalu Reaktif

Berita Selanjutnya

Brando Susanto: Pasca Anies, Pj Gubernur Harus Fokus terhadap Pelayanan Publik yang Mulai Menurun

Berita Terkait

PBB Jakarta Naik 5-10 Persen Tahun Ini

Penerima Bansos Diduga Terlibat Judol, Pemprov Jakarta Koordinasi PPATK hingga Dinsos

Ancam Pidanakan Warga, Gubernur DKI Pramono Didesak Copot Kasudin SDA Jaktim Abdul Rauf

BPK Temukan Pemborosan Keuangan pada Proyek ITF Sunter Rp 148 M

Piutang Pulo Mas Jaya Rp 6,2 M: Dugaan Korupsi Mengemuka!

BPK DKI Temukan Pembayaran Remunerasi PNS RSUD/RSKD Tak Sesuai Ketentuan senilai 7,6 M

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K