Proyek Diduga Tumpang Tindih, Kejati DKI Jakarta Diminta Cepat Tanggap

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 10 Januari 2023 20:51 WIB
Jakarta, MI - Pembangunan waduk kampung Dukuh 1 dan waduk Wanatirta di dalam komplek Mabes Hankam dengan pagu dua Mata Anggaran hingga memasuki awal tahun 2023 ditemukan belum rampung. Pagu Proyek kedua waduk ini Rp 32.275.225.972 melalu kontrak e catalog kepada perusahaan PT Batas Ratubadis Prambanan. Tumpang Tindih Anggaran Sumber lain yang digelontorkan Pemda DKI Jakarta untuk lokasi dan proyek yang sama lewat lelang LPSE yang dimenangkan CV Sroja Inti Persada dengan nilai kontrak Rp 6,8 miliar lebih. Albert Siregar dari LSM GAMITRA yang turun langsung meninjau lokasi akhir Desember 2012 baru lalu menemukan proyek ini masih berlangsung dan progresnya diperkirakan tidak lebih dari 60%. "Itu hasil perkiraan kami", katanya kepada Monitor Indonesia, Selasa (10/1). Albert Siregar menegaskan proyek ini diduga berat tumpang tindih. Karena, kata dia, baik lokasi maupun judul proyeknya sama yakni Pembangunan Waduk Kampung Dukuh 1 dan Waduk Mabes Hankam (Waduk Wanatirta). "Kami berharap kepada penegak hukum membuka tabir ini. Khususnya kepada Pak Kajati DKI Jakarta, Pak Reda Manthovani dan jajarannya. Sesuai laporan kami sebelumnya soal waduk Cilangkap dan Waduk Munjul yang misterius itu," harapnya. Sebab, lanjut dia, Kepala Dinasnya tak bergeming dikonfirmasi. "Kepala Dinas Multitalent dengan rekam jejak panjang di Ibukota ini. Pernah jadi Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Asisten Pembangunan lalu turun lagi jadi Kepala Dinas Sumber Daya Air sekarang ini," terang Albert. Begitu juga kedua proyek ini yang belakangan baru terendus Media dan LSM di Jakarta. "Kami akan laporkan ini segera. Menindak lanjuti laporan kami sebelumnya ke Kejati DKI Jakarta" pungkas Albert. Dari penelusuran Monitor Indonesia, semua ini sejak awal sudah sarat KKN. Mulai dari proses lelangnya yang tidak transparan. Lalu keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada membuat kebijakan lewat e Catalog. Gak habis pikir kita kenapa bisa proyek multi kompleks seperti ini dilakukan lewat e Catalog. "Bukankah e Catalog itu hanya sebatas pengadaan barang pabrikan yang langsung siap pakai?," tanyanya yang diamini Alberto Moravia sebagai Ketua Harian GAMITRA. Monitor Indonesia pun sudah mengkonfirmasi hal ini kepada Yusmada Faisal sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta, baik lewat telpon langsung maupun wawancara tertulis di WathsApp , Senin (10/1), namun hingga berita ini disiarkan tak kunjung mendapat respon. Begitupun Kontraktor e-Catalog Togu Hendrik Saragi sebagai direktur PT Varas Ratubadis Prambanan punya sikap yang sama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faisal bungkam seribu bahasa. Sementara itu data yang diperoleh Media ini. Kontrak pelaksanaan proyek ini senilai Rp 39.581.433.000,00. SPMK No 6112/1.774.1256 tertanggal 18 Juli 2022. Masa pelaksanaan selama 151 hari kalender sejak 15 Juli 2022 hingga 15 Desember 2022 dan sumber anggarannya dari APBD DKI yang ditanda tangani Togu Hendri Saragi sebagai Direktur PT Varas Ratubadis Prambanan dan Ahmad Saipul, sebagai PPK/ Pejabat Pembuat Komitmen yang juga Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta. (MI/Sabam Pakpahan) #Kejati DKI Jakarta

Topik:

Kejati DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Tim Bayangan PON DKI Gentayangan, 20 Klub Sepak Bola Datangi Balkot

Berita Selanjutnya

Ini Daftar Perusahaan dan Perorangan yang Dapat Proyek Bansos DKI Jakarta 2020-2021 Senilai Hampir Rp 3 Triliun

Berita Terkait

Hukum
Wakil Ketua Kejati Patris Yusran Jaya, saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Belum Dieksekusinya Silfester 1,5 Tahun Timbulkan Pertanyaan Kredibilitas dan Independensi Kejati Jakarta di Bawah Pimpinan Patris Yusrian Jaya

15 September 2025 11:05 WIB

Hukum
Kejati DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Temuan BPK Jelas Ungkap Kerugian Negara Ratusan Miliar, Kok Penyelidikan Korupsi Investasi PLN Batubara Disetop Sejak Reda Jabat Kajati DKI?

14 Agustus 2025 21:02 WIB

Monitor Hukum
Proyek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Drive Thru di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan lima Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah Jakarta kini menuai sorotan. Meski menelan anggaran hingga miliaran rupiah dari APBN 2024, fasilitas publik tersebut hingga kini belum difungsikan sebagaimana mestinya.

Tak  Berfungsi! Proyek Drive Thru PTSP Kejati DKI dan Kejari Jakarta Diduga Sarat KKN

4 Agustus 2025 01:35 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan Kejati DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejati DKI Didesak Tak Berhenti pada 10 Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Telkom Rp 431 M

22 Juli 2025 01:48 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar Desak KPK Supervisi Kasus Penilapan Barbuk Sitaan Robot Trading

4 Juni 2025 22:55 WIB

Hukum
Kepala Dinas PPKUKM Elisabeth Ratu Rante Allo (Foto: Ist)

KAMAKSI Soroti Dugaan Bancakan Anggaran di Dinas PPKUKM Provinsi Jakarta

4 Juni 2025 17:17 WIB