KAMAKSI Soroti Dugaan Bancakan Anggaran di Dinas PPKUKM Provinsi Jakarta

Jakarta, MI- Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyoroti adanya dugaan praktik korupsi dan nepotisme di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski mengatakan bahwa pihaknya mengindikasi adanya praktik-praktik penyimpangan anggaran di dalam tubuh Dinas PPKUKM. Ia menilai bahwa anggaran untuk beberapa program pada Dinas PPKUKM tidak dilakukan secara transparan.

Ia bahkan menyebut bahwa beberapa program pada Dinas tersebut terkesan menunjukan adanya pola pelanggaran yang berulang.

“Ada indikasi kuat praktik penyimpangan dan bancakan anggaran di tubuh Dinas PPKUKM. Bahkan, transparansi anggaran patut dicurigai karena beberapa program justru menunjukkan pola penganggaran yang berulang,” kata Joko

Joko mengatakan bahwa salah satu program yang menjadi sorotan pihaknya adalah program pendampingan Batik Betawi yang tersebar di lima wilayah administratif DKI Jakarta.

Ia menilai ada modus bancakan anggaran dalam program yang didanai menggunakan APBD tersebut. Sebab program yang dilaksanakan di lima wilayah tersebut memiliki anggaran yang identik.

“Ini modus bancakan anggaran. Satu program, lima wilayah, anggarannya kembar semua. Kok bisa persis?” tuturnya.

Rincian anggaran untuk belanja tenaga ahli Batik Betawi di lima wilayah:

1. Jakarta Timur: Rp 85.140.000

2. Jakarta Barat: Rp 85.140.000

3. Jakarta Utara: Rp 85.140.000

4. Jakarta Pusat: Rp 85.140.000

5. Jakarta Selatan: Rp 85.140.000

Dengan adanya temuan tersebut, Joko mengatakan bahwa pihaknya mengindikasi bahwa telah terjadi duplikasi anggaran pada program tersebut yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Joko mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut dan segera memeriksa Kepala Dinas PPKUKM Elisabeth Ratu Rante Allo.