Tambang Pajak Parkir Jakarta Tanpa Tanam, Tanpa Rawat Panen Terus

Rizky Amin

Diperbarui 1 Juli 2023 18:10 WIB

Tambang Pajak Parkir Jakarta Tanpa Tanam, Tanpa Rawat Panen Terus

Jakarta, MI - Pengelolaan Parkir di Jakarta akan terus menjadi ladang bisnis yang tak ada surutnya. Demikian bisa digambarkan kondisi potensi pajak Perparkiran di Ibukota ini. Sebab potensi yang luar biasa besar hingga disebutkan tak terhingga tidaklah berlebihan. Selain pertumbuhan kendaraan tiap tahun yang terus meningkat hingga satu juta unit lebih sesuai data dari Korlantas Mabes Polri. Pemprov DKI Jakarta pemilik otoritas pengelolaan Pajak Daerah sudah semestinya sungguh sungguh mengelolanya dengan baik dan benar. Karena pengelolaan parkir ini bisa dikatakan tidak perlu modal besar yang dikeluarkan oleh pemprov DKI Jakarta, bahkan boleh disebut tanpa tanam, tanpa rawat tetapi panen raya tiap hari dengan jumlah yang sangat fantastis pula. Pemprov DKI Jakarta hanya diminta kejujuran dan mengelolanya dengan profesional juga memberikan rasa nyaman dan diperlakukan sebagai raja bagi pembayar pajak jasa parkir. Bila Pemprov DKI bermodalkan cetak karcis ditempat parkir jalan jalan protokol dan tempat lainnya yang belum memungkinkan karcis digitalisasi, setidaknya rasa nyaman pemilik kendaraan dan bantuan pergerakan kendaraan dari petugas petugas parkirnya juga mestinya ada perbaikan dan menyenangkan bagi pengemudi. Begitu juga di tempat tempat yang sudah menggunakan parkir digital, tarifnya harus jelas dan pasti. Jangan juga semena mena menerapkan banyak aturan demi meraup uang dari masyarakat. Seperti halnya denda parkir tidak lolos uji emisi padahal alat uji emisinya pun tidak ada ditempat tersebut. Hal ini akan menambah kekecewaan publik kepada citra pemprov DKI sebagaimana yang sebelumnya diberitakan media ini yang dikeluhkan pengunjung Monas beberapa waktu lalu. Hal lain yang perlu dicermati agar tidak membingungkan masyarakat, hendaknya Pemprov DKI memastikan satu unit kerja yang bertanggungjawab atas pajak parkir. Tidak seperti sekarang ini yang menyebar dibanyak instansi bahkan hingga ke swasta tertentu diberikan kewenangan memungut pajak parkir dan menyetorkannya ke Pemprov sebagaimana dijelaskan Adji Kusambarto kepada Monitor Indonesia.com (27/6). Daniel aktifis pegiat anti korupsi dari LSM GEMITRA mendesak PJ Gubernur Heru Budi Hartono segera mengevaluasi total perparkiran ibukota ini. Hal ini dikatakannya agar kecurigaan publik tidak berkepanjangan mengingat potensi pajak parkir yang luar biasa besar sedangkan perolehan pemprov dari tahun ketahun tidak menggambarkan kondisi potensi pajak parkir yang tak terhingga dan akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Sementara itu menanggapi pemberitaan Monitorindonesia.com Jumat (30/6) yang mempertanyakan siapa " Siapa Penambang Untung Parkir ? Oleh Henu Aji stafnya Adji Kusambarto menyatakan " Malam pak, mohon petunjuknya, data apalagi yg diperlukan yang bisa saya bantu?. Atas pertanyaan tersebut kembali MonitorIndonesia mengajukan pertanyaan nama pihak ketiga mitra KSO berikut lokasinya dan kontrak masing masing. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Henu Aji ternyata belum memberikan jawaban yang dijanjikan. [Sabam Pakpahan].

Topik:

Jakarta Parkir

Tambang Pajak Parkir Jakarta Tanpa Tanam, Tanpa Rawat Panen Terus

Berita Sebelumnya

Kalau JIS Berkualitas Kampungan, DPRD DKI Jakarta Sebagai Pengawas Juga Kampungan!

Berita Selanjutnya

Pengunjung Ragunan Menyemut Dipuncak Liburan Lebaran Haji

Berita Terkait

Spesial HUT ke-80 TNI, Tarif Transjakarta hingga MRT Hanya Rp80 Besok

Gubernur Pramono Beri Relaksasi Pajak, Dari PBB hingga PKB

Pramono Anung Dukung Penyegelan Lahan Parkir Ilegal di Jakarta

Wisatawan Malaysia Dominasi Penumpang Whoosh, KCIC Catat Lonjakan 750 Orang per Hari

Pemprov DKI Siap Cabut KJP Plus dan KJMU Bagi Pelajar Anarkis saat Demo

Jakarta Tekor Rp 55 M akibat Kericuhan Demonstrasi, Berikut Rinciannya

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K