Anggota TNI Kembali Gugur Ditembak OPM, PKS Pertanyakan Strategi Pemerintah

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 17 Februari 2021 20:46 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Seorang prajurit TNI, Prada Ginanjar Arianda gugur saat terjadi kontak senjata antara TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pada Senin (15/1) di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menanggapi kejadian ini Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan duka cita yang mendalam dan merasa prihatin atas kejadian tersebut. Sukamta pun mempertanyakan strategi pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua yang kompleks dan semakin banyak memakan korban dari TNI dan rakyat sipil. "Sejak Januari sudah 4 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders gugur. Padahal ini termasuk satuan khusus TNI yang handal, kalau kemudian terus berguguran boleh jadi strategi yang digunakan pemerintah saat ini tidak tepat. Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa,' kata Sukamta di Jakarta, Rabu (17/2/2021). Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyoroti lemahnya sikap pemerintah dalam penanganan kelompok KKSB yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan berlarut-larut di Papua. "Gangguan keamanan di Papua ini masalah lama, berlarut-larut hingga puluhan tahun. Sementara dulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan POLRI. Jadi rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKSB secara tuntas," ucapnya. Lebih lanjut anggota DPR RI asal Yogyakarta ini juga meminta pemerintah mengatasi akar masalah di Papua yang intinya adalah ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi dan ketertinggalan. Menurutnya, sehebat apapun pendekatan keamanan, kalau pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyaraat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak. "Selama ini sumber daya alam Papua disedot perusahan-perusahaan besar, tapi masyarakat kebanyakan masih hidup miskin dan terbelakang, ini jelas ketidakadilan yang nyata. Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah," katanya.[man]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Presiden Jokowi Sidak Vaksinasi Massal Pedagang di Pasar Tanah Abang

Berita Selanjutnya

Menparekraf Ajukan Dangdut Sebagai Warisan Budaya Indonesia 

Berita Terkait

Nasional
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke ponpes Tremas, Pacitan, Jumat (10/10). (Foto: PU).

Kementerian PU Tinjau Keandalan Bangunan Ponpes Tremas, Pacitan

20 menit yang lalu

Opini
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) (Foto: Dok MI)

Krisis Radioaktif Cikande Bukti Negara Kecolongan di Gerbang Industrinya Sendiri

6 jam yang lalu

Olahraga
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (Foto: Dok MI/Ist)

PSSI Dapat Dana Rp 665 M untuk 2025, Tapi Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026

6 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

7 jam yang lalu

Hukum
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) (Foto: Istimewa)

Wika Gedung Digugat 4 Perkara ke PN Jakpus, Apa Saja?

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

9 jam yang lalu