Kapolri Keluarkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 23 Februari 2021 06:58 WIB
Jakarta-Monitorindonesia.Com Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran tentang "Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif" Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021. Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. "Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif. Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut: a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya. b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada. g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme. i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan. "Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," ujar Kapolri dalam Surat Edaran. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati

Berita Selanjutnya

Serikat Media Siber Sambut Positif SE Kapolri Soal Penerapan UU ITE

Berita Terkait

Hukum
Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid di sela pemeriksaa sebagai saksi di Kejati Jateng di Semarang, Rabu (13/8/2025).

Kejagung Didesak Tangkap Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya Gus Yazid, Diduga Terima Uang Korupsi BUMD Cilacap Rp 18 M

10 menit yang lalu

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan Angkatan III Tahun 2025 yang berlangsung Selasa (21/10/2025), di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah III Jakarta. (Foto:PU)

Wujudkan PU608, Kementerian PU Lakukan Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan

3 jam yang lalu

Nasional
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin. (Dok. MI)

110 WNI Korban Online Scam di Kamboja Dipastikan Aman, KP2MI Siapkan Pemulangan

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja saat menghadiri sidang vonis (Foto: Dok MI/Antara)

Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Divonis 19 Tahun Penjara atas Kasus Kekerasan Seksual 3 Anak

4 jam yang lalu

Politik
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.(Rizal Siregar)

IPO: Setahun Pemerintahan Prabowo, Ekonomi Nasional Menguat dan Kepercayaan Publik Melonjak

4 jam yang lalu

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

4 jam yang lalu