Serikat Media Siber Sambut Positif SE Kapolri Soal Penerapan UU ITE

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 23 Februari 2021 11:56 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Demikian disampaikan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (23/2/2021) terkait Surat Edaran Kapolri Nomor 2/II/2021 tentang Penerapan UU ITE, Dalam Surat Edaran Nomor 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik. Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai. Kebijakan Kapolri tersebut, menurut Firdaus, merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE, khususnya kepada media. "UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu saya berharap UU ITE dikembalikan ke alurnya awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP," ujarnya. Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE. Dirinya memberi contoh, walaupun telah ada kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaannya. “Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” katanya.[hts]

Topik:

UU ITE Media Siber

Berita Sebelumnya

Kapolri Keluarkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE

Berita Selanjutnya

Tolak Pabrik Rokok 4 Ibu Sama 2 Balita Ditahan Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Hukum
Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI)

Mahasiswi ITB Ditangkap Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi, Pakar Hukum Usakti: Polisi Lebay dan Tak Ngerti Demokrasi

11 Mei 2025 10:53 WIB

Monitor Hukum
Ilustrasi poster bertuliskan kebebasan berbicara (Foto: Dok MI/Getty Images)

Harap-harap Cemas Praktik Kriminalisasi UU ITE Usai Putusan MK

2 Mei 2025 08:34 WIB

Hukum
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (Foto: Dok MI)

Masih Ingat Kasus Jaksa Jovi dan Aktivis Daniel? Sebagian Gugatannya soal UU ITE Dikabulkan MK

29 April 2025 23:35 WIB