Argha Yudhistira; Ada Kejanggalan Putusan PK Soal Mafia Tanah

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 1 Maret 2021 18:53 WIB
Monitorindonesia.com Pernyataan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo yang akan mengusut tuntas masalah mafia tanah disambut dengan semangat perjuangan bagi pencari keadilan. Harapan masyarakat, Polri menegakkan hukum secara tegas, dengan tidak mengkhawatirkan siapapun orang besar di belakangnya. Sikap dan harapan disampaikan oleh kuasa hukum, Argha Yudhistira, SH yang kini sedang berjuang agar Putusan PK menolak permohonan PK. Perkaranya sudah masuk peninjauan Kembali (PK) dengan Hasan Basri sebagai pemohon PK perkara No. 946 PK/Pdt.G/2020. Argha Yudhistira berpedapat bahwa telah terjadi kekeliruan dan kejanggalan di dalam Putusan Perkara PK dengan No Perkara: 946PK/PDT/2020. Di antaranya tidak adanya Novum baru di dalam pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, akan tetapi sebagai dasar untuk pengajuan Peninjauan Kembali hanya berupa asumsi dari pemohon Peninjauan Kembali tersebut. “Ketua Majelis Hakim di dalam Peninjauan Kembali tidak mempertimbangkan dan meneliti hasil dari putusan-putusan terdahulu, yang mana pada tingkat Kasasi telah diperiksa oleh Majelis Hakim DR.H.M Syarifuddin, SH.,MH. (sebagai Ketua Majelis) dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung,” kata Argha. Sementara, ujarnya, di dalam putusan perkara No. 1157/PID B/2015/PN.Tng berbunyi: bahwa terdakwa H. Sunata bin Arhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian. Menurut Argha, Pemohon Peninjauan kembali yaitu Hasan Basri Tukiman di dalam kesaksiannya pada perkara No. 1157/PID B/2015/PN.Tng telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pada Perkara No.30/Pdt.G/2016/PN.Tng. Kami berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Hasan Basri Tukiman) melakukan kebohongan dalam memberikan kesaksian untuk obyek perkara yang sama dalam 2 (dua) perkara yang berbeda. Kami selaku pencari keadilan di Negara Republik Indonesia, ingin mempertanyakan apa yang menjadi dasar Hakim Ketua dalam mengambil Keputusan Peninjauan Kembali No: 946PK/PDT/2020? Bahkan pada tingkat kasasi telah di Periksa dan diputus oleh Majelis Hakim DR.H.M Syarifuddin, SH.,MH,” tegasnya. Argha berharap kepada Ketua Mahkamah Agung, untuk dapat memeriksa dan mencermati kembali terhadap Putusan untuk perkara Peninjauan Kembali No: 946PK/PDT/2020 yang dia dapatkan dari media online Direktori Mahkamah Agung. (tak)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Bamsoet Ingatkan Tingginya Angka Kejahatan Siber di Indonesia

Berita Selanjutnya

Kemendagri: Camat Harus Berperan Aktif dalam Upaya Pencegahan Konflik di Daerah

Berita Terkait

Ekonomi
Indeks Harga Saham Gabungan (Foto: Ist)

Ini Rekomendasi Saham untuk 14 Oktober 2025

30 menit yang lalu

Politik
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro

Komisi XI DPR RI Harapkan Purbaya Bisa Bangkitkan Ekonomi Indonesia, Jangan Hanya Omon-Omon

49 menit yang lalu

Ekonomi
Bursa Efek Indonesia (Foto: Dok MI)

BEI Surati 19 Emiten Sawit soal Lahan Sawit di Kawasan Hutan

1 jam yang lalu

Metropolitan
Layanan SIM Keliling (Foto: Ist)

Layanan SIM Keliling Jakarta, 14 Oktober 2025

1 jam yang lalu

Anti Hoaks
Jubir Kemlu RI, Yvonne Wewengkang, menolak pemberitaan bahwa Presiden Prabowo akan ke Tel Aviv Israel setelah KTT Perdamaian Gaza di Mesir (Foto: Istimewa)

Tidak Benar Berita Presiden Prabowo ke Israel

3 jam yang lalu

Hukum
Kolam renang di Hotel Sultan, Jakarta (Foto: Istimewa)

PT Indobuildco Pengelola Hotel Sultan Digugat Pemerintah soal Royalti Rp 742,5 M

4 jam yang lalu