Kemendagri: Camat Harus Berperan Aktif dalam Upaya Pencegahan Konflik di Daerah

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 1 Maret 2021 19:18 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Camat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik di Daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi yang diwakili Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Teknik Perumusan Strategi Penanganan Konflik bagi Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, Senin (1/3/2021) "Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Camat diharapkan mampu menjadi garda terdepan pencegahan dan penanganan konflik di wilayahnya masing-masing," kata Rochayati. Rochayati pun meyakini bahwa tugas tersebut tidak mudah. Untuk itulah diperlukan upgrading pengetahuan dan pemahaman bagi para Camat yang sedang bertugas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, seorang Camat harus memiliki standar kompetensi pemerintahan sebanyak 23 unit kompetensi. "Dalam hal penanganan konflik Camat juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu lain teknik analisis resiko, teknik mediasi dan negosiasi, bagaimana mengelola keberagaman, mengatasi konflik SARA hingga bagaimana merumuskan program pemerintah berbasis budaya lokal," kata Rochayati. Terkait luasnya tugas dan tanggung jawab yang diemban, Rochayati memastikan BPSDM Kemendagri akan terus berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas 7.230 orang Camat yang saat ini bertugas di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan menyelenggarakan Diklat Camat yang akan dilaksanakan di Jakarta mulai 1 hingga 5 Maret mendatang. Dengan meningkatnya kompetensi dan profesionalitas Camat diharapkan akan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. "Apalagi di masa-masa sulit seperti era pandemi Covid-19 ini. Figur camat yang sigap, cepat, kreatif dan inovatif mutlak diperlukan," tandas Rochayati.[man]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Argha Yudhistira; Ada Kejanggalan Putusan PK Soal Mafia Tanah

Berita Selanjutnya

BNPB Catat 657 Bencana Sejak Awal Tahun 2021

Berita Terkait

Anti Hoaks
Jubir Kemlu RI, Yvonne Wewengkang, menolak pemberitaan bahwa Presiden Prabowo akan ke Tel Aviv Israel setelah KTT Perdamaian Gaza di Mesir (Foto: Istimewa)

Tidak Benar Berita Presiden Prabowo ke Israel

1 jam yang lalu

Hukum
Kolam renang di Hotel Sultan, Jakarta (Foto: Istimewa)

PT Indobuildco Pengelola Hotel Sultan Digugat Pemerintah soal Royalti Rp 742,5 M

2 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI)

Daftar 23 Wakajati yang Dimutasi, Dari Aceh hingga Papua

3 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

5 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

7 jam yang lalu