Kemendagri Minta ASN Kawal Janji Kepala Daerah

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 9 Maret 2021 08:18 WIB
Monitorindonesia.com- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap janji kampanye kepala daerah yang baru saja terpilih melalui Pilkada Serentak 2020 benar-benar dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan program kerja. Untuk itu, aparatur sipil negara (ASN) selaku perencana strategis diharapkan mampu membantu kepala daerah terpilih merealisasikan visi dan misinya dengan baik. "Janji kampanye kepala daerah harus terimplementasikan dalam program kerja dan anggaran. ASN harus berperan aktif mengawal prosesnya sejak perencanaan sampai pelaksanaan," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi saat membuka Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Jakarra, Senin (8/3/2021) Lebih lanjut Teguh menjelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, ASN harus memastikan penyusunan rencana pembangunan daerah tetap terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional baik proses, konteks, maupun kontennya. "Namun pembangunan daerah harus adaptif, aspiratif serta komprehensif. Penyusunannya pun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan daerah, tetapi juga harus bersinergi dengan rencana pembangunan nasional," kata Teguh. Di forum yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Potensi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, Rochayati Basra menerangkan, karena tugasnya itu, ASN yang bertanggungjawab menyusun rencana pembangunan daerah harus punya kompetensi yang cakap. "BPSDM Kemendagri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN salah satunnya dengan diklat penyusunan Renstra-PD ini," kata Rochayati. Rochayati pun berharap, setelah program diklat ini ASN di daerah benar-benar punya gambaran yang holistik terkait tugas dan fungsi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. "Diharapkan bisa bersinergi dengan kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinnya," pungkas Rochayati. Sementara itu, Kabid Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan Kemendagri, M Weli Septiya Putra juga menjelaskan bahwa diklat bagi ASN perencana ini akan dilaksakan secara bertahap dan simultan. "Bertahap mulai dari penyusunan dokumen perencanaan menengah, perencanaan tahunan, dan evaluasi pengendalian pembangunan daerah," tutup Weli.[hot]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Dede Yusuf: AHY Ketum Partai Demokrat yang Sah Berdasarkan Konggres 2020

Berita Selanjutnya

Kapolri Silaturahmi ke Kantor LDII, Bahas Dai Kamtibmas Hingga Moderasi Beragama 

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Terkait Korupsi Rita Widyasari, KPK Cari WNA India Sankalp Jaithalia

1 jam yang lalu

Nusantara
Wagub Malut Sarbin Sehe menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Malut (Foto: Dok MI/Humas DPRD Malut)

Pendapatan Transfer Anjlok, Pemprov Malut Waspada Fiskal

2 jam yang lalu

Hukum
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut periode 2022–2024 inisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023–2025 inisial ARL mengenakan rompi tahanan Kejati Sumut (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usai Borgol 2 Bekas Pejabat BPN, Kejati Sumut Bidik Tersangka Baru Korupsi Aset PTPN I Citraland

2 jam yang lalu

Hukum
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut periode 2022–2024 inisial ASK dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023–2025 inisial ARL mengenakan rompi tahanan Kejati Sumut (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Korupsi Aset PTPN I Citraland, Kejati Sumut Jebloskan 2 Bekas Pejabat BPN ke Sel Tahanan

2 jam yang lalu

Nasional
Kawasan Gunung Lawu (Foto: Ist)

Viral Isu Lelang Gunung Lawu, ESDM Buka Suara

6 jam yang lalu

Nusantara
Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, Fauji Mamole (Foto: Dok MI)

Apakah Rp19 Miliar Itu Sudah Mengubah Nasib Nelayan Malut?

6 jam yang lalu