Lantik PAW Anggota MPR RI, Bamsoet Kembali Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 21 April 2021 11:33 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menyesalkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) yang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib. Serta hilangnya frasa agama dalam Visi Pendidikan Indonesia yang tercantum dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, dan tidak adanya jejak pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional KH Hasyim Asyari serta Presiden RI ke-4 sekaligus guru bangsa KH Abdurrahman Wahid dalam kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Kemendikbud. "Walaupun Kemendikbud sudah menyatakan akan merevisi PP SNP serta mengoreksi Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan Kamus Sejarah Online, kejadian ini tetap menjadi catatan yang harus mendapat perhatian serius dari Kemendikbud. Agar kedepannya lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan," ujar Bamsoet saat melantik Muhammad Rizal sebagai anggota MPR RI menggantikan (alm) Ali Taher, dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan Banten III, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/4/21). Ketua DPR RI ke-20 ini menegaskan, selain tidak selaras dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mewajibkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib, PP SNP tersebut dibuat tanpa informasi yang lengkap dan pertimbangan yang mendalam. Serta mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap Pancasila dan bahasa Indonesia. "Sejatinya Kemendikbud harus menjadi garda terdepan yang memastikan Pancasila dan bahasa Indonesia ditanamkan kepada seluruh peserta didik, agar tumbuh rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Bukan justru sebaliknya, terkesan menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam mata kuliah/pelajaran wajib peserta didik," tegas Bamsoet. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, Muhammad Rizal yang baru saja dilantik menjadi anggota MPR RI, sebelumnya sudah lama mengabdikan diri di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Beberapa jabatan penting pernah ia pegang. Antara lain sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Kepala Biro Humas, Kepala Biro Persidangan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan. Jejak pengabdian yang panjang tersebut bisa menjadi bekal dalam memudahkan yang bersangkutan melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional di MPR RI. "Khususnya dalam mengawal visi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan; Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, yang memiliki tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, kepada setiap elemen bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan budaya, serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan beradab. Termasuk dalam memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan semangat Empat Pilar MPR RI," kata Bamsoet.[ben]

Topik:

Bamsoet MPR Pendidikan Pancasila

Berita Sebelumnya

Hari Kartini, Momentum Memperbaiki Kualitas Pendidikan Perempuan

Berita Selanjutnya

Tokoh Sejarah Kemendikbud Muncul Nama Abu Bakar Ba’asyir, Gusdur Hilang

Berita Terkait

Opini
Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI (Foto: Ist]

Bela Negara Merawat Eksistensi Keutuhan dan Kedaulatan NKRI

20 Agustus 2025 12:35 WIB

Opini
Bambang Soesatyo (Foto: Dok MI)

Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

10 Agustus 2025 14:42 WIB

Opini
Bambang Soesatyo - Anggota Komisi III DPR RI (Foto: Dok MI)

Amandemen Kelima UUD NRI 1945 untuk Optimalisasi Praktik Ketatanegaraan

14 Juli 2025 09:46 WIB

Politik
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani

Ketua MPR: Apakah Konstitusi Perlu Disempurnakan Atau Tidak?

13 Juli 2025 00:14 WIB

Politik
Ketua Badan Sosialisasi MPR, Abraham Lianto (baju hitam)

MPR: Indonesia Miliki Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

12 Juli 2025 15:25 WIB

Hukum
Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Proyek-proyek Ladang Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono

4 Juli 2025 14:33 WIB