Kepolisian Dilibatkan Dalam Pendampingan Penggunaan Dana Desa

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 25 Mei 2021 20:42 WIB
Monitorindonesia.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021). Dalam kesempatan tersebut, Sigit memastikan, seluruh personel kepolisian bakal melakukan pendampingan dan edukasi kepada Kepala Desa (Kades) terkait dengan penggunaan dana desa. “Ada edukasi oleh Polri kepada para Kades berkaitan dengan kegunaan dana desa dan kalau ada penyimpangan ada sanksinya,” kata Sigit. Menurut Sigit, pendampingan dan edukasi terkait penggunaan dana desa tersebut dilakukan oleh kepolisian guna memastikan implementasi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa. “Kami akan memberikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. Perlu sosialisasi kepada para kades melalui Vccon, silahkan dimanfaatkan dan kami akan mendampingi,” ujar Sigit. Selain penggunaannya sesuai dengan tujuan, Sigit juga menyebut, adanya pendampingan tersebut untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana. Mantan Kabareskrim Polri itu menyatakan, seluruh pihak terkait juga bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa. Aplikasi itu merupakan pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri. “Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silahkan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas,” ucap mantan Kapolda Banten itu. Sementara, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri yang selama ini sudah terlibat aktif dan membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat. “Penyaluran BLT jadi percaya diri dan tidak khawatir dengan adanya pendampingan oleh Polri dan TNI,” kata Abdul Halim. Ia juga meminta dukungan pendampingan dan pengawasan dana desa tahun 2022 di 74.841 desa. Tak hanya itu, Abdul Halim menyatakan ada desa yang memiliki potensi wisata juga memerlukan pendampingan dan pengawasan oleh Polri. “Mohon dukungan pendampingan dan pengawasan tahun 2022, dana desa untuk penggunaan dana desa. Ada desa wisata yang perlu dikoordinasikan dengan Polri,” kata Abdul Halim. (tak) #Kepolisian #Kepolisian Dilibatkan Dalam Pendampingan Penggunaan Dana Desa

Topik:

dana desa Polri Dilibatkan Pendampingan

Berita Sebelumnya

Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Bantah Telah Memberikan Data Peserta ke Pihak yang Tak Bertanggung Jawab

Berita Selanjutnya

Ganti Doni Monardo, Jokowi Lantik Kepala BNPB Baru

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro

Fauzi Amro Sebut Masih Ada Kepala Desa Yang Diintimidasi APH Terkait Dana Desa

10 Juli 2025 06:40 WIB

Hukum
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Manthovani saat menyaksikan penandatangan nota kesepahaman bersama antara pemkab, pemkot dengan Kepala Kejari se-Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Kamis (3/7/2025)

Kejagung Sebut 275 Kades Terjerat Kasus Dana Desa

4 Juli 2025 00:57 WIB

Hukum
Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Simalungun, Reynanda Primta Ginting (26) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Jaksa Reynanda Primta Tewas saat Kejar Kades Tersangka Korupsi, Begini Kronologinya

3 Juli 2025 21:03 WIB

Hukum
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (Foto: Dok MI)

Dana Desa Dipakai untuk Judol Diadukan ke KPK

11 Maret 2025 17:41 WIB

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar (Foto: Dok MI)

Kejagung Tindak Lanjuti Laporan PPATK soal Kasus Dana Desa untuk Judi Online

20 Januari 2025 18:46 WIB

Ekonomi
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI)

Siapa Oknum Kades Pakai Dana Desa untuk Judol? Ini Kata PPATK

20 Januari 2025 15:04 WIB