36,4% Publik Enggan Divaksin Covid-19

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 18 Juli 2021 20:15 WIB
Monitorindonesia.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa sebanyak 36,4% publik yang belum divaksin enggan melakukan vaksinasi virus Corona atau Covid-19. “Dari yang belum divaksin, masih banyak yang belum bersedia divaksin ada 36,4%, dari 82% dari masyarakat yang belum divaksin. Ini tantangan bagi program vaksinasi pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam rilis surveinya, Minggu (18/7/2021). Djayadi melanjutkan mengatakan, tim survey menanyakan apakah mereka sudah melakukan vaksinasi, hasilnya sama dengan update vaksinasi 6 Juni lalu, 7,5% masyarakat yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin, dan 9,9% yang baru mendapatkan 1 dosis vaksin. Yang mengaku belum divaksin ada 82,6%. Sejumlah alasan masyarakat tidak bersedia divaksin. Alasannya pertama karena takut akan efek samping vaksin 55,5%, menganggap vaksin tidak efektif 25,4%, merasa badannya sehat-sehat saja 19%. “Itu 3 alasan terbesar. Di luar itu meragukan kehalalannya (9,9%), merasa takut akan membayar untuk memperoleh vaksin itu (8,7%), kalau sudah banyak yang divaksin maka saya tidak perlu divaksin (4,1%),vaksin hanya akal-akalan perusahaan farmasi untuk mendapatkan untung (3,8%), dan alasan lainnya,” jelas Djayadi. Diketahui, survei ini dilakukan dengan telepon pada 20-25 Juni dengan basis respondennya yang terpilih secara acak berdasarkan survei LSI selama 3 tahun terakhir. Ada 7.477 yang berhasil telepon, ada 1.200 responden yang berhasil diwawancarai. Secara umum sampel ini menggambarkan karakteristik secara nasional. Survei ini memiliki margin of error (MoE) sekitar ±2.88% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.[Lin]

Topik:

Covid-19 Vaksin Publik

Berita Sebelumnya

Prajurit TNI AD Mau Nikah? Ini Kebijakan Baru KASAD

Berita Selanjutnya

545 Dokter dan 445 Perawat Gugur Selama Pandemi

Berita Terkait

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB

Hukum
Ilustrasi - Rapit Test Antibodi (Foto: Istimewa)

Rapid Test Antibodi di Kimia Farma Rugikan Negara Rp11,251 M, Begini Temuan BPK

12 Juli 2025 19:08 WIB