Pemerintah Ganti PPKM Darurat dengan PPKM Level 4

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 21 Juli 2021 14:56 WIB
Monitorindonesia.com - Istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali telah diganti dengan istilah baru. Pemerintah kini menggunakan istilah PPKM Level 4 untuk pembatasan Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. "Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali," bunyi instruksi baru Kemendagri dikutip, Rabu (21/7/2021). Penetapan level wilayah yang dikenakan kebijakan PPKM Level 3 atau level 4 berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ketentuan syarat bepergian bagi masyarakat, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum atau transportasi publik tertuang dalam aturan baru tersebut. “Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat,” bunyi salah satu poin aturan tersebut. Aturan tersebut menjelaskan syarat perjalanan bagi pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh, seperti pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api Berikut syarat-syarat perjalanan PPKM Level 4 Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama). Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada syarat pertama dan ke-2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.   #PPKM Level 4 #Pemerintah Ganti PPKM Darurat dengan PPKM Level 4

Topik:

ppkm darurat PPKM Level 4

Berita Sebelumnya

Pemerintah Diminta Jaga Independensi Kampus

Berita Selanjutnya

Perubahan Statuta UI, Pemerintah Dinilai Makin Tak Peka Etika Hukum