Menteri LHK: Indonesia Terus Jaga Kenaikan Suhu Bumi tak Lebihi 1,5 Derajat Celcius

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 11 September 2021 20:22 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia terus mendukung semangat menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius, serta implementasi menuju net-zero emisi atau nol emisi dengan memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab umum yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (CBDR-RC). Penegasan itu disampaikan Siti Nurbaya dalam pertemuan menjelang Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow, secara daring, Jumat (10/9/2021) malam. COP ke-26 akan diselenggarakan di Glasgow, Inggris, tanggal 31 Oktober –12 November 2021. Pertemuan ini membahas tentang skenario, isu utama dan krusial tentang perubahan iklim dan harapan kepada negara anggota di dunia. Sebaliknya juga mendengarkan kemajuan agenda dan aksi perubahan iklim di Indonesia dalam agenda lintas kementerian yang cukup solid di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Delegasi Indonesia mengapresiasi kerja keras tim Sekretariat UNFCCC yang sedang mempersiapkan gelaran COP ke-26 ini, dan Indonesia sangat serius mempersiapkan diri menjelang keikutsertaanya pada COP ke-26. Hal ini dibuktikan pada pertemuan kali ini, bukan hanya diikuti Menteri LHK, tapi juga MenteriESDM Arifin Tasrif, Wamenlu Mahendra Siregar, Wenleu Suahazil Nazara, Wamen BUMN Pahala Mansyuri, Wamen LHK Alue Dohong, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arief Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, dan juga National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC Laksmi Dhewanti, juga para dirjen dan kepala badan. Melanjutkan pernyataannya, Siti mengelaborasi berkenaan target NDC Indonesia yang cukup ambisius, dibuktikan dengan kerja lapangan sebagai implementasi. Dia menekankan tentang penyebutan target penurunan emisi 29% hingga 41% yang harus dibaca secara berbeda, meskipun masih dalam notasi angka target yang sama. Rumusan itu mengandung arti political will yang ingin ditegaskan olehnya. “Penurunan emisi terbesar ditargetkan dari sektor kehutanan dan land use, serta sektor energi. Di sektor ini ada agenda khusus FoLU Netsink 2030 atas pertimbangan dan perumusan teknis yang rinci dan matang,” sebut dia. Pertimbangan kunci agenda netral karbon sektor hutan dimaksud setelah pengalaman nyata Indonesia berdasarkan pada scientific sense dan pengalaman atau bukti lapangan. Terjadi penurunan deforestasi tahun 2019-2020 sebesar 78% sebagai angka deforestation rate terendah sejak tahun 1990, yaitu sebesar 115 ribu ha dan sebelumnya di tahun 2018-2019 seluas 460 ribu ha dan tahun 2014-2015 seluas 1,09 juta ha dan tahun 1996-2000 seluas 3,51 juta ha. Sejak tahun 2019 Indonesia menegaskan moratorium permanen seluas 66,2 juta ha untuk tidak diberikan lagi ijin baru. Penetapan areal bernilai konservasi atau high conservation value forest (HCVF) seluas 3,87 juta ha di areal konsesi HPH dna HTI serta sekitra 1,34 juta ha HCVF di areal perkebunan sawit. Luas areal terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan telah menurun tajam di tahun 2020, yaitu 82% dengan perkiraan emisi GRK menurun hingga sebesar sekitar 93%. Demikian pula rehabilitasi gambut seluas 3,74 juta ha melalui kegiatan re-wetting gambut , menjaga agar gambut tetap basah, dengan infrastruktur sekat kanal, sumur bor, dan dengan pengendalian rencana kerja dan pemantauan tinggi muka air gambut dan ketaatan konsesi dan pembinaan pengelolaan gambut pada 600 ribu ha areal masyarakat. Begitu pula telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dari 1.53 juta ha dan rehabilitasi mangrove 18 ribu ha tahun 2020 dan tahun 2021 mencakup areal 40 hingga 83 ribu ha, serta hingga 2024 diproyeksikan akan ditanam hingga 600 ribu ha. Akses perhutanan sosial seluas 4,72 juta ha untuk dikelola oleh masyarakat telah mencakup 7.212 kelompok dan 1,03 juta Kepala Keluarga. Dan tentu saja langkah penegakan hukum dengan operasi 1.658 kali untuk pengamanan hutan sekitar 25 juta ha, pengawasan 1.174 kali di areal konsesi dan penerapan sebanyak 1882 sanksi administratif kepada perusahaan, serta 29 gugatan perdata ke pengadilan. Menteri menegaskan bahwa praktek itu sudah berjalan dalam kurun waktu 5-7 tahun hingga saat ini. Kini memantapkan kebijakan dan implementasi tersebut dalam standar operasional prosedur atau SOP yang bisa dituangkan dalam pedoman kerja ke depan berupa manual, tutorial dan lan-lain. Menteri Siti menjelaskan oipitmisme itu.  “Indonesia berpandangan bahwa komitmen untuk meningkatkan ambisi negara berkembang terkait transisi energi juga perlu didukung oleh komitmen penyediaan dana yang memadai. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang lebih menekankan pada upaya peningkatan berbasis ambisi atas pencapaian selama ini, bukan sekedar kemauan politik tanpa landasan yang kokoh,” tegasnya.  (Ery)

Topik:

kenaikan suhu

Berita Sebelumnya

Kapolri Bersama Panglima TNI Tinjau Percepatan Serapan Vaksin di NTB

Berita Selanjutnya

HNW: Perdalam Toleransi Antar Sesama Melalui Pendidikan dan Keteladanan