Urai Benang Kusut di Garuda, Politikus NasDem Usulkan Pansus

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 November 2021 12:39 WIB
Monitorindonesia.com- Opsi pembentukan panitia khusus (pansus) terkait persoalan maskapai Garuda Indonesia mulai mencuat ke publik. Opsi tersebut dilontarkan salah satu Anggota DPR RI dari fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Fauzi H Amro. "Dengan kondisi Garuda seperti ini kita usulkan dibuat pansus untuk mengurai dan mengetahui masalah dari hulu dan hilir Garuda," kata Fauzi dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (9/11/2021). Fauzi memandang, persoalan yang tengah dihadapi Garuda tidak cukup hanya menggunakan satu opsi atau pendekatan saja. Tapi perlu ada sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan Garuda dari jurang kebangkrutan. "Menurut saya, semua pemangku kepentingan perlu duduk bareng untuk membicarakan masalah Garuda ini dari hulu ke hilir. Kita perlu mengurai secara utuh, karenanya saya mengusulkan perlunya dibentuk Pansus Garuda, termasuk mendiskusikan dan mengevaluasi opsi yang ditawarkan Kementerian BUMN atau mungkin ada opsi lain yang lebih bagus untuk menyelamatkan Garuda," ujarnya. Menurut Fauzi, keberadaan maskapai Garuda Indonesia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melayani penerbangan lintas pulau Nusantara bahkan mancanegara, Pemerintah mesti berupaya dengan berbagai cara untuk menyelamatkan Garuda, jangan sampai bernasib sama dengan Merpati. “Salah satu masalah yang kita hadapi sebagai negara kepulauan adalah layanan transportasi. Dan jauh hari mantan Presiden Habibie (almarhum) sudah mengingatkan pentingnya negara kepulauan ini, membangun dan mengembangkan maskapai penerbangan yang bagus, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah transportasi lintas pulau Nusantara dan juga untuk penerbangan mancanegara seperti angkutan jamaah haji dan umroh,” ujarnya. Adapun terkait opsi mengganti Garuda Indonesia dengan Pelita Air, Fauzi menilai, opsi tersebut kurang relevan. "Karena secara brand Garuda, lebih bagus dari pada Pelita, layanan Garuda selama ini juga lumayan bagus, terbukti Garuda sudah banyak meraih penghargaan dari banyak lembaga internasional. Itu perlu kerja keras dan waktu yang panjang untuk meraihnya," jelasnya. Sementara histori Pelita Air, lanjut dia, maskapai ini pernah gagal dalam layanan penumpang umum, dan saat ini hanya mampu bertahan dalam penyediaan pesawat yang dicarter. "Masih mending Citilink, layanannya oke dan masih satu group dengan Garuda Indonesia. Selain itu layanan Citilink selama ini sangat bagus dengan harga tiketnya yang lumayan terjangkau," katanya. Bila masalah Garuda lebih banyak karena masalah manajemennya yang mesti dibenahi, dan jika benar ada tindak korupsi di manajemen Garuda sebaiknya, saran dia, aparat terkait seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan termasuk BPK segera melakukan penindakan dan melakukan audit secara menyeluruh. "Guna mengetahui semua kemungkinan praktik korupsi yang diduga dilakukan oleh para direksi Garuda sebelumnya maupun yang sedang menjabat saat ini," tandasnya. Tak hanya itu, Fauzi juga mengusulkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat semua direksi dan komisaris Garuda Indonesia. Menurutnya, krisis yang dialami Garuda ini disebabkan oleh moral hazard yang dilakukan manajemen Garuda selama bertahun-tahun. "Seperti penggelembungan jumlah pesawat secara total terdapat 142 unit pesawat yang kebutuhan rilnya hanya mencapai 41 unit. Kemudian penggelembungan harga sewa dari US$ 750.000 menjadi US$ 1,4 juta per bulan," ungkapnya. Mestinya, sambung dia, Direksi Garuda saat ini melakukan efesiensi atau pengetatan anggaran, dengan cara mengurangi jumlah pesawat yang disewa. "Tak perlu sebanyak itu, kan yang dibutuhkan hanya 41 unit tapi disewa 142 unit ini kan pemborosan. Belum lagi penggelembungan harga sewa. Karenanya sangat kuat dugaan adanya tindak korupsi dalam proses penyewaan pesawat yang dilakukan direksi Garuda." “Karenanya Saya mengusulkan segera diganti, karena kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini yang terlilit utang sudah mencapai Rp70 triliun dan diperkirakan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya. Ini bukti mereka telah gagal dalam mengelola Garuda Indonesia,” tegasnya. Fauzi kembali menekankan perlunya dibentuk Pansus Garuda. "Nah untuk mengurai benang kusut masalah Garuda yang sedang sakit ini dari hulu ke hilir, termasuk bagaimana cara menutupi utang Garuda yang sudah mencapai Rp 70 triliun lebih, masalah manajemen, holding hingga proses hukum terkait adanya tindak korupsi yang dilakukan internal Garuda, saya mengusulkan agar pimpinan DPR segera membentuk Pansus Garuda lintas komisi seperti Komisi III, VI, V, dan XI. Semoga seluruh persoalan Garuda bisa diurai dan ada opsi terbaik untuk menyelesaikan masalah Garuda lewat pansus tersebut. Dan seperti harapan kebanyakan masyarakat Indonesia, lewat pansus ini, DPR akan berupaya menyelamatkan maskapai kebanggaan bangsa ini," tandas alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) ini.