Suku Tertinggal Harus Diberi Akses Pendidikan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 24 November 2021 14:51 WIB
Monitorindonesia.com - Akses pendidikan untuk suku tertinggal harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, masih banyak suku yang belum dikenal. Salah satunya, Suku Tig, yang mendiami wilayah pegunungan di Desa Muara Dua, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. "Kelompok masyarakat Suku Tiga ini belum tersentuh pendidikan karena tinggal di pedalaman hutan. Maka, penting bagi pemerintah menyediakan akses pendidikan untuk mereka," kata LaNyalla, Rabu (24/11/2021). Seperti kelompok suku-suku yang lain, Suku Tiga hidup di antara hutan belantara dan termasuk pada masyarakat yang tertinggal. Mereka tinggal di antara Bukit Tinggi Ari dan Gunung Kumbang yang mengapitnya. "Dengan kehidupan yang serba seadanya, baik segi ekonomi maupun pendidikan, Suku Tiga terus bertahan. Mereka butuh sentuhan pemerintah," ujar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, suku dan masyarakat yang masih tertinggal dan minim akses merupakan permasalahan tersendiri. Mereka perlu menjadi perhatian pemerintah agar kelompok-kelompok masyarakat seperti ini dapat hidup layak secara ekonomi dan mendapat layanan pendidikan yang memadai. "Keberadaan masyarakat suku adat sebenarnya adalah kelompok yang akrab dengan alam dan menjaga alam. Dan kita dapat fokus pada pendidikan yang berbasis kelestarian alam," sarannya. LaNyalla menyarankan kepada pemerintah untuk menggandeng stakeholder terkait yang selama ini fokus terhadap perkembangan masyarakat Suku Tiga. "Pendidikan yang diberikan tidak dalam maksud untuk mengubah identitas mereka, sebaliknya justru untuk memperkuat eksistensi kelompok masyarakat suku-suku pedalaman," harap LaNyalla.[lin]

Topik:

DPD lanyalla Suku Tertinggal Akses Pendidikan

Berita Sebelumnya

Peringati Hari HAM Sedunia, Polri Gelar Lomba Unjuk Rasa Berhadiah Puluhan Juta

Berita Selanjutnya

Peran Pusdatin Kementerian dalam Wujudkan Satu Data Indonesia Dipertanyakan

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

5 Oktober 2025 07:00 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB