Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Instansi Lambat dan Berbelit Memberikan Pelayanan Publik

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 29 Desember 2021 15:43 WIB
Monitorindonesia.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelayanan publik lebih responsif dalam menanggapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Jokowi juga menegaskan tak ada toleransi terhadap instansi atau pemerintah daerah yang lambat dan berbelit dalam memberikan pelayanan publik. "Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik karena tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi pelayanan yang lambat, berbelit-belit, tidak ramah dan tidak responsif," tegas Jokowi dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 yang disiarkan melalui akun YouTube Ombudsman RI, Rabu (29/12/2021). Pelayanan publik merupakan simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurut Jokowi, pelayanan yang baik akan memberikan kesan di hati masyarakat, begitupun sebaliknya jika pelayanannya buruk maka akan menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat. "Pelayanan publik ini merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Jika memberikan pelayanan yang baik, maka akan meninggalkan kesan yang baik, begitu juga jika pelayanan buruk akan menimbulkan persepsi yang buruk. Jika itu dibiarkan akan berimbas pada penurunan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggaraan negara," jelasnya. Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini, meminta seluruh lembaga pelayanan publik dapat terus berinovasi dalam melakukan pelayanan publik. Ia juga meminta semua pihak berkomitmen dan bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima. "Lembaga pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa saja, harus mengubah cara pikir, cara merespons dan cara bekerja. Orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat dengan tepat dan cepat," pungkasnya.   (Wawan)

Topik:

Pelayanan Publik Presiden Joko Widodo Ombudsman

Berita Sebelumnya

Rahmad Handoyo Ingatkan Pemerintah Hadapi Munculnya Tranmisi Lokal Varian Omicron

Berita Selanjutnya

Mayjen Richard TH Tampubolon Resmi Jabat Pangdam XVI/Patimura

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Himbau Kementerian/Lembaga Segera Perbaiki Pelayanan Publik: Tidak Perlu Kita OTT Dulu, Baru Diperbaiki

10 September 2025 13:53 WIB

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI/Aan)

Selain di Kemnaker, KPK juga Usut Pelayanan Publik di Kementerian Lain

10 September 2025 06:10 WIB

Nasional
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (Dok. MI)

Komisi X DPR Sambut Baik Klarifikasi UGM Soal Ijazah Presiden Joko Widodo

24 Agustus 2025 10:09 WIB

Nasional
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Istimewa)

Ombudsman Akan Verifikasi Laporan Tom Lembong

12 Agustus 2025 19:44 WIB

Ragam
Ombudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga, melakukan uji petik distribusi LPG 3 Kg di 25 titik di Kota Bengkulu, sebagai bagian dari pengawasan di total 10 provinsi. [Foto: Doc. Pertamina]

Ombudsman Apresiasi Kepatuhan Distribusi LPG 3 Kg Pertamina Patra Niaga

7 Agustus 2025 10:38 WIB

Nusantara
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, saat kegiatan evaluasi sektor pengaduan publik. (Foto: ombudsman.go.id)

DPRD Klaten Nyatakan Aduan Ditutup, Ombudsman Jawa Tengah Justru Teruskan ke Pusat

31 Juli 2025 17:23 WIB