Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Instansi Lambat dan Berbelit Memberikan Pelayanan Publik
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
29 Desember 2021 15:43 WIB
![Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Instansi Lambat dan Berbelit Memberikan Pelayanan Publik](https://monitorindonesia.com/2021/08/jokowi-ok.jpg)
Monitorindonesia.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelayanan publik lebih responsif dalam menanggapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat.
Jokowi juga menegaskan tak ada toleransi terhadap instansi atau pemerintah daerah yang lambat dan berbelit dalam memberikan pelayanan publik.
"Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik karena tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi pelayanan yang lambat, berbelit-belit, tidak ramah dan tidak responsif," tegas Jokowi dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 yang disiarkan melalui akun YouTube Ombudsman RI, Rabu (29/12/2021).
Pelayanan publik merupakan simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurut Jokowi, pelayanan yang baik akan memberikan kesan di hati masyarakat, begitupun sebaliknya jika pelayanannya buruk maka akan menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat.
"Pelayanan publik ini merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Jika memberikan pelayanan yang baik, maka akan meninggalkan kesan yang baik, begitu juga jika pelayanan buruk akan menimbulkan persepsi yang buruk. Jika itu dibiarkan akan berimbas pada penurunan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggaraan negara," jelasnya.
Maka dari itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini, meminta seluruh lembaga pelayanan publik dapat terus berinovasi dalam melakukan pelayanan publik. Ia juga meminta semua pihak berkomitmen dan bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima.
"Lembaga pelayanan publik tidak bisa bekerja biasa saja, harus mengubah cara pikir, cara merespons dan cara bekerja. Orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat dengan tepat dan cepat," pungkasnya.
(Wawan)
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Khawatir Dijadikan Komoditas Politik, Ombudsman Usulkan Seleksi CASN Ditunda Sampai Tahun Depan Gedung Ombudsman (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/gedung-ombudsman-foto-ist.webp)
Khawatir Dijadikan Komoditas Politik, Ombudsman Usulkan Seleksi CASN Ditunda Sampai Tahun Depan
2 Mei 2024 14:01 WIB
Ekonomi
![Presiden Sebut Harga Beras Normal, Ombudsman Bilang Naik? Ini Faktanya Ilustrasi Beras Mahal (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/d6cc2fb8-bc01-4f35-bc46-512727217bfb.jpg)
Presiden Sebut Harga Beras Normal, Ombudsman Bilang Naik? Ini Faktanya
29 Februari 2024 11:20 WIB
Ekonomi
![Respons Temuan Ombudsman, Mentan : Oknum yang Berani Menyimpang Kami Tindak Tegas! Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (17/1). (Foto: ANTARA)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/eba36918-83bd-4a91-85a3-219d6b915d8f.jpg)
Respons Temuan Ombudsman, Mentan : Oknum yang Berani Menyimpang Kami Tindak Tegas!
18 Januari 2024 07:12 WIB
Ekonomi
![Ombudsman Temukan Indikasi Oknum Importir Pangkas Biaya Tanam Bawang Putih Petani Tangkapan Layar - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (Foto: ANTARA)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/9e331a62-be82-4f38-9721-2c992d067eb8.jpg)
Ombudsman Temukan Indikasi Oknum Importir Pangkas Biaya Tanam Bawang Putih Petani
16 Januari 2024 16:55 WIB