Rahmad Handoyo Ingatkan Pemerintah Hadapi Munculnya Tranmisi Lokal Varian Omicron

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 29 Desember 2021 13:14 WIB
Monitorindonesia.com- Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah segera pasang kuda-kuda menyikapi munculnya kasus transmisi lokal varian Omicron. Legislator PDI Perjuangan ini meminta agar penggunaan alat tes PCR SGTF (S-Gene Target Failure), teknologi yang diyakini paling cepat mendeteksi Omicron, lebih diperluas lagi. “Kasus Omicron transmisi lokal ini kan mengindikasikan varian ini sudah menyebar di berbagai tempat. Karena itu, kita mendorong agar penggunaan tes PCR SGTF diperluas. Artinya, orang yang dinyatakan positif pun perlu ditindaklanjuti dengan tes PCR SGTF ini agar diketahui dengan pasti apakah yang bersangkutan terpapar Omicron atau tidak,” kata Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/12/2021) Sebagaimana diketahui saat ini tidak semua alat tes Covid-19 dapat membaca varian Omicron. Diperlukan alat khusus yang disebut S Gene Target Failure (SGTF) untuk menemukan varian Omicron. Sejauh ini penggunaan SGTF masih terbatas, hanya dipasang di pintu-pintu masuk kedatangan dari luar negeri. Rahmad juga mendorong pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara memperkuat sekaligus memperketat aturan yang sudah ada, terutama disaat liburan tahun baru yang sudah di depan mata. “Selain dari sisi aturan, kita juga mendorong pemerintah untuk memperkuat testing dan tracing. Masalahnya, dengan ditemukannya varian Omicron yang melalui transmisi lokal ini kan mengindikasikan adanya potensi Omicron sudah menyebar di berbagai tempat. Nah, kemungkinan ini kan harus kita waspadai,” bebernya. Politikus asal Boyolali, Jawa Tengah ini mengingatkan kejadian di Amerika Serikat, dimana sebanyak 75% paparan covid dinegara Paman Sam tersebut didominasi varian Omicron. Ditambahkannya, di Amerika juga rumah sakit sempat kelabakan karena membludaknya pasien. “Kita harus bersikap waspada dan pasang kuda-kuda. Agar jangan sampai kita kecolongan lebih dalam lagi, kita harus menggencarkan sisi testing dan tracing. Selain itu, dalam situasi seperti ini, seluruh rumah sakit untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena berkaca dari kasus di Amerika, kebanyakan pasien rumah sakit bisa kewalahan,” katanya. Meski sudah ada kasus Omicron transmisi lokal, kata Rahmad, pintu-pintu masuk dari luar negeri, baik melalui darat, udara dan laut, harus tetap dijaga. “Pintu masuk harus tetap dijaga ketat dengan protokol yang sudah ditetapkan, yaitu dengan menggunakan protokol karantina. Tidak boleh ada toleransi,” tandasnya. Berikutnya, kepada masyarakat, Rahmad menghimbau agar tidak panik, tetapi wajib mencermati perkembangan kasus Covid-19, khususnya tentang varian Omicron yang disampaikan pemerintah. “Kasus Omicron ini bukan main-main, ini masalah serius. Covid masih berbahaya dan varian Omicron sudah di depan mata. Ikuti ketentuan-ketentuan melalui protokol kesehatan. Masyarakat sebaiknya bisa menahan diri untuk tidak liburan, baik di dalam negeri apalagi ke luar negeri,” katanya. Menurut Rahmad, dengan ditemukannya kasus Omicron transmisi lokal, semua pihak harus lebih waspada. Disarankannya, tempat-tempat kerumunan massa sebaiknya dihindarkan untuk sementara waktu sampai situasinya kondusif kembali. Lebih jauh, Rahmad mengatakan, dengan munculnya kasus Omicron transmisi lokal, vaksinasi untuk anak-anak, baik usia 6-11 tahun mapun 12 tahun ke atas, serta lansia perlu terus digelorakan. "Munculnya Omicron ini adalah momentum yang baik untuk menyukseskan program vaksinasi buat anak dan para lansia,” katanya. (Wawan)

Topik:

Komisi IX DPR varian Omicron trnsmisi lokal omicron

Berita Sebelumnya

Kompolnas Minta Polisi Lebih Sigap Lagi Tindaklanjuti Laporan Masyarakat

Berita Selanjutnya

Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Instansi Lambat dan Berbelit Memberikan Pelayanan Publik

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

6 Oktober 2025 21:44 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Lolos di Polri dan Kejagung, Akankah Perusahaan Pemenang Tender PMT Ini Nyangkut di KPK?

2 Oktober 2025 13:21 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Hukum
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan Balita (Foto: Istimewa)

Ini Daftar Perusahaan yang Mengerjakan Proyek Biskuit Stunting senilai Rp 3 Triliun

8 September 2025 23:30 WIB