Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, Lodewijk F Paulus: Jangan Remehkan Covid-19 Varian Omicron

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 15 Februari 2022 14:25 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah kembali melonggarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Sebelumnya, selama satu pekan terakhir ini, aturan PPKM Level 3 diperketat seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19. Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus saat Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022), meminta pemerintah tak meremehkan Covid-19 khususnya Varian Omicron. Lodewijk mengatakan, meskipun Varian Omicron tidak menyebabkan gejala berat, namun tingkat penularannya lebih cepat. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus Covid-19. "DPR RI berharap semua pihak baik pemerintah pusat pemda dan masyarakat tidak meremehkan varian tersebut," ujar Sekjen DPP Partai Golkar ini lagi. Pemerintah, kata Lodewijk, diminta tetap waspada dan melakukan pengetatan di wilayah yang jumlah kasus Covid-19 tinggi. Dia menegaskan, penting untuk melakukan mitigasi jika terjadi lonjakan kasus secara nasional. "Diharapkan kita waspada dan mengantisipasi agar penularannya tidak melonjak dengan regulasi pengetatan di wilayah yang angkanya cukup tinggi," kata dia. Lebih lanjut, pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa DPR RI tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat selama rapat kerja dan rapat paripurna. Hal ini untuk mencegah penularan Covid-19 di Kompleks Parlemen. "Saat ini DPR RI masih tetap melaksanakan rapat dengan prokes dan pembatasan kehadiran rapat paripurna, mengungat penambahan kasis Covid-19 terus berlangsung yang ditandai dengan mutasinya berbagai varian Covid-19 antara lain varian omicron," ujar Lodewijk. Sebelumnya, pemerintah kembali melonggarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Sebelumnya, selama satu pekan terakhir ini, aturan PPKM Level 3 diperketat seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19. Koordinator PPKM wilayah Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan work from office (WFO) atau bekerja dari kantor di daerah PPKM Level 3 kembali diperbolehkan maksimal 50 persen dari sebelumnya hanya 25 persen saja. Aturan ini berlaku mulai 15-20 Februari 2022. Selain itu, Luhut juga mempersilakan bagi masyarakat yang sudah vaksinasi booster untuk beraktivitas normal. Tapi, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Luhut memastikan, pemerintah belum melihat akan menambah pengetatan yang lebih. Meskipun saat ini kasus Covid-19 naik. "Kalau sudah divaksin dua kali, apalagi booster, tidak ada komorbid, jalan-jalan saja. Kita belum lihat untuk ada pengetatan lagi, tidak. Justru pelonggaran, tapi dengan monitoring yang ketat," tegasnya. (Ery)

Topik:

Pemerintah aturan ppkm

Berita Sebelumnya

Menkes: Puncak Covid-19 Jakarta Pekan Ini

Berita Selanjutnya

Pangdam XVII/Cenderawasih Lepas Satgas Kopasgat

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Nasional
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Foto: Ist)

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ahok: Kedukaan Ini Tidak Akan Terjadi Kalau Pendemo Diterima DPR dan Pemerintah

30 Agustus 2025 16:03 WIB

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Minimal Jamaah Haji jadi 13 Tahun (Foto: Ist)

Usia Jamaah Haji Disepakati, DPR-Pemerintah Tetapkan Batas Minimal 13 Tahun

24 Agustus 2025 08:15 WIB

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Keamanan Laut Masuk Prolegnas (Foto: Repro)

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Keamanan Laut Masuk Prolegnas 2024-2029

12 Februari 2025 12:51 WIB

Nasional
Ilustrasi - Game Judi Online (foto: MI)

Korban Makin Banyak, DPR Minta Pemerintah Tetapkan Darurat Judi Online Nasional

3 Februari 2025 14:27 WIB

Nasional
LPG 3 Kg Langka (foto: MI)

LPG 3 Kg Langka, DPR Minta Pemerintah Perketat Distribusi

3 Februari 2025 13:12 WIB