DPR Minta Pemerintah Konsisten Jalankan Aturan Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

elvo
elvo
Diperbarui 23 Mei 2022 15:27 WIB
Jakarta, MI -Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid meminta pemerintah konsisten jalankan aturan dalam menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. "Tata cara pengangkatan Pj kepala daerah selama ini sudah bagus, tidak ada masalah namun perlu diawasi jangan sampai keluar dari aturan itu," kata Anwar di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, Pasal 201 ayat 10 UU Pilkada mengamanatkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yaitu ASN setingkat Eselon 1. Menurut dia, Pasal 201 ayat 11 UU Pilkada menyebutkan kekosongan jabatan bupati atau wali kota akan diisi oleh pejabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. "Kami harapkan Mendagri konsisten jalankan aturan tersebut, apalagi sudah diperkuat dengan Putusan MK nomor 15/PUU-XX/2022 (menolak uji materi Pasal 201 ayat 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) terkait pengangkatan penjabat kepala daerah)," ujarnya. Selain itu Anwar menjelaskan, dalam mekanisme yang lazim dilakukan untuk mengangkat Pj bupati/walikota, dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari gubernur di wilayah tersebut. Karena itu dia tidak menginginkan apabila usulan gubernur terkait Pj bupati/walikota tidak ada yang diakomodir pemerintah karena harus diisi penjabat yang mengetahui penguasaan wilayah. "Penjabat sebaiknya yang memiliki pengetahuan pemerintah karena jangka waktu jabatannya yang lama sehingga harus memiliki penguasaan wilayah. Karena itu gubernur mengusulkan Pj bupati/walikota yang mengetahui kondisi wilayah, sehingga kalau dilanggar Mendagri maka menimbulkan tanda tanya," katanya. Dia memastikan bahwa Komisi II DPR akan mengawasi mekanisme pengangkatan para Pj kepala daerah dan akan menanyakan kepada Mendagri secara berkelanjutan. Selain itu menurut dia, masing-masing anggota DPR akan mengawasi dan memantau kinerja Pj di daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. "Hal terpenting adalah netralitas Pj kepala daerah karena kita akan memasuki tahun politik. Sepanjang mereka netral dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), ya tidak masalah," ujarnya. (Elvis)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Gelar Rakornas ke-2, PRIMA Manfaatkan Waktu untuk Lengkapi Syarat Jadi Peserta Pemilu

Berita Selanjutnya

Cegah Wabah PMK pada Ternak, DPR Minta Ternak Terinfeksi Dimusnahkan

Berita Terkait

Hukum
Ilsutrasi - Ijazah Palsu (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Tangkap Pendiri Kampus soal Kasus Suap Ijazah Palsu

4 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Pejabat Bulog Dedy Rahman Mangkir dari Pemeriksaan KPK soal Korupsi Bansos

19 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aswan)

KPK Periksa Dirut PT Sinergi Lintas Global Mario Wardianto Cs soal Perolehan Pekerjaan Subkon dalam Penyaluran Bansos Beras

27 menit yang lalu

Nasional
Kartu BPJS Kesehatan (Foto: Ist)

Pemutihan Iuran BPJS: Tunggakan Rp10 Triliun Milik 23 Juta Peserta akan Dihapus

53 menit yang lalu

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

1 jam yang lalu

Nasional
Retret Kabinet Merah Putih [Foto: Ist]

Setahun Pemerintahan, Prabowo Berencana Gelar Retret Kabinet Lagi

1 jam yang lalu