Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Mafia Tanah

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 Juni 2022 16:30 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan mafia tanah secara bertahap. Dalam hal ini, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melakukan asessmen. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk tim lintas kementerian untuk melakukan penilaian dan penyelesaian atas kasus-kasus tanah. "Masalah tanah meliputi masalah hukum yang rumit, ada persoalan administrasi, ada persoalan mafia tanah, persoalan tumpang tindih putusan, dan lainnya. Maka pemerintah memutuskan semua hal ini akan diselesaikan sebagai kewajiban negara,” ujarnya usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Lintas Kementerian dan Lembaga terkait Pembentukan Tim Analisis untuk kasus-kasus pertanahan yang bermasalah secara hukum, di kantor Kemenko Polhukam Kamis (2/6). Tak hanya itu, lanjut Mahfud, rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut turut membahas vonis-vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap di bidang pertanahan, yang harus dieksekusi oleh negara, dimana negara harus membayar. Menurutnya, pembentukan PP ini sebagai tindak lanjut pemerintah dalam menghadapi mafia tanah yang masih berkeliaran. Diketahui, tim yang akan terlibat untuk memberantas mafia tanah juga menyelesaikannya secara hukum diantaranya Kejaksaan Agung, Kepolisian hingga Kantor Staf Presiden. “Pemerintah berkomitmen, Mafia tanah ini akan kita selesaikan secara bertahap,” kata Mahfud. Sementara itu, rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri Keuangan, Jamdatun, serta pejabat utama dari BPKP, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam. [Sul]

Topik:

Mafia Tanah Kemenkop UKM

Berita Sebelumnya

Terkait Penanganan PMK, DPR Sebut Kementan Belajar Sama Orang Yang Tidak Punya Kemampuan

Berita Selanjutnya

Larangan Ekspor CPO Turunkan Harga Minyak Goreng, Ini Buktinya

Berita Terkait

Hukum
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Tangkil, Citeureup, Kabupaten Bogor yang dikelola Yayasan CEO Global Indonesia (Foto: Dok/MI)

Mafia Tanah Berlindung di Balik Proyek MBG

29 November 2025 12:36 WIB

Nasional
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (Dok.MI)

Menteri Nusron: Mafia Tanah Runtuh Jika Aparat BPN Berintegritas

16 November 2025 19:34 WIB

Nasional
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (Foto: Istimewa)

DPR Desak Pengusutan Dugaan Keterlibatan Lippo Group Cs di Kasus Mafia Tanah Rugikan Jusuf Kalla

6 November 2025 15:35 WIB

Ekonomi
Kemenkop UKM (Foto: Dok MI/Aswan)

Temuan BPK Belum Diselesaikan, Dana Rp 350 T untuk Koperasi Merah Putih Berisiko Bebani APBN

24 April 2025 14:45 WIB

Hukum
Enam orang orang pengurus Paguyuban Korban Mafia Tanah Kutai Barat, yang mewakili 50 orang anggota masyarakat mendatangi Bareskrim Polri melaporkan PT. Indotama Semesta Manunggal dalam dugaan pidana penyerobotan tanah, Jumat (7/3/2025). [Foto: Ist]

IPW Desak Prabowo dan Kapolri Turun Tangan Terkait Mafia Tanah PT Indotama Semesta Manunggal

7 Maret 2025 14:39 WIB

Politik
Ilustrasi Mafia Tanah (Foto: Istimewa)

Mafia Tanah Leluasa Gegara Libatkan Oknum Birokrasi

19 Februari 2025 16:14 WIB