Urai Kepadatan Penduduk, Pengamat Ini Usulkan Pemekaran Wilayah Pulau Jawa

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 2 Juni 2022 23:25 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mendorong agar ada pemekaran wilayah di pulau Jawa. Menurutnya, jumlah penduduk pulau Jawa yang sangat padat mesti diurai demi adanya pemerataan kesejahteraan. "Perlu dipikirkan (pemekaran) agar pulau Jawa yang saat ini terdiri dari Enam provinsi (Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, DKI Jakarta) bisa terurai kepadatan penduduknya," ucap Ujang kepada Monitor Indonesia.com, Kamis (2/6) malam. Hal itu, menurutnya, perlu dipikirkan secara mendalam agar distribusi kesejahteraan untuk rakyat dapat dirasakan secara merata. "Jika ada pemekaran wilayah baru maka beban kesejahteraan yang ditanggung oleh sejumlah provinsi yang ada di pulau Jawa bisa berkurang," ucapnya. Adapun skema pemekaran wilayah di pulau Jawa, Ujang mengusulkan agar Pemekaran dilakukan berdasarkan sesuai garis pantai. "Misal ada provinsi Jawa Utara dengan wilayah administrasinya berpangkal di pesisir Utara, bisa saja ibu kotanya Cirebon atau Tegal misalnya. Lalu ada provinsi Jawa Selatan dengan ibu kotanya Cilacap misalnya," jelas dia. Ujang meyakini jika ada penambahan Provinsi baru di pulau Jawa maka, distribusi kesejahteraan akan semakin merata. "Jawa pusat konsentrasi penduduk Indonesia jadi perlu ada upaya konkret untuk mengurai berbagai macam persoalan yang terjadi di pulau Jawa termasuk soal distribusi kesejahteraan. Pembangunan juga biar merata di pulau Jawa secara keseluruhan," ucapnya. [Ode]

Topik:

Kepadatan Penduduk Pemekaran Wilayah

Berita Sebelumnya

Junimart Girsang Laporkan Penerima 12 Ribu Sertifikat PTSL di Sumut Diduga Fiktif

Berita Selanjutnya

Soal Keberadaan Kelompok Khilafatul Muslimin, Begini Respons MUI