Presiden Jokowi Minta Jajarannya Matangkan Perencanaan dan Pembangunan IKN

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 5 Juni 2022 22:17 WIB
Jakarta, MI - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran terkait untuk lebih mematangkan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar target pembangunan IKN dapat tercapai. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/6). “Tadi Bapak Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor. Dalam hal ini semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka sehingga target-target yang kita ingin capai di tahun 2024 dapat kita capai dengan baik,” ujarnya. Bambang mengungkapkan, pembangunan IKN ini nantinya akan melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar agar target yang diinginkan dapat tercapai dalam waktu yang cukup singkat. “Diperkirakan 2023 itu kami akan menampung sekitar 150-200 ribu pekerja di lapangan. Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaan ini, karena waktunya sempit dan kita harus mencapai beberapa target, tentunya jumlah pekerja dan juga nanti jumlah material juga akan cukup banyak,” ujarnya. Kepala Otorita IKN mengungkapkan, di dalam rapat Presiden menekankan agar kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar harus tetap diperhatikan selama rangkaian proses pembangunan. “Jadi diarahkan tadi untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan kemudian juga kondisi dengan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat juga bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini,” ungkapnya. Sementara untuk konversi hutan dan lahan, Kepala Otorita IKN menegaskan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga akan melakukan reforestasi hutan agar kondisi hutan tetap terjaga. “Sehingga sustainable forest city untuk Nusantara ini benar-benar dapat kita wujudkan dengan baik, kota yang green, kota yang smart atau pun cerdas, kota yang inklusif dan juga kota yang sustainable ke depannya,” pungkasnya. [Sul]

Topik:

IKN

Berita Sebelumnya

Marak Link Promo Penipuan, PT KAI Imbau Masyarakat Berhati Hati

Berita Selanjutnya

Luhut: Harga Tiket Masuk Candi Borobudur Belum Final

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB