DPR Ungkap Lemahnya Perlindungan Tenagakerja Akibat Minimnya Tenaga Pengawas
![elvo](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
elvo
Diperbarui
22 Juni 2022 15:36 WIB
![DPR Ungkap Lemahnya Perlindungan Tenagakerja Akibat Minimnya Tenaga Pengawas](https://monitorindonesia.com/2022/06/IMG_20220622_153134.jpg)
Jakarta, MI - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti jumlah pengawas ketenagakerjaan yang masih belum memadai jumlahnya untuk mengawasi ribuan perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga diyakini menjadi penyebab kian lemahnya perlindungan yang diberikan negara bagi para pekerja.
"Kewenangan pengawas ketenagakerjaan semakin tergerus dan lemah, dari jumlahnya semakin sedikit, tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada," kata Felly dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, berdasarkan data hingga tahun 2020, jumlah pengawas ketenagakerjaan hanya 1.686 orang dan jumlah perusahaan sebanyak 343 ribu.
Menurut dia, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan disebutkan seorang pengawas wajib memeriksa perusahaan paling sedikit 5 perusahaan tiap bulan atau 60 perusahaan setahun.
"Jika dilihat data 343 ribu perusahaan yang harus diawasi pengawas ketenagakerjaan, maka satu orang pengawas harus mengawasi 203 perusahaan yang baru selesai dalam waktu 3,5 tahun," ujarnya.
Felly menjelaskan, dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan berperan melakukan pengawasan dan penegakkan aturan perundang-undangan bida ketenagakerjaan.
Karena itu menurut dia, peran pengawas ketenagakerjaan menjadi ujung tombak sebagai penguatan perlindungan tenaga kerja dan pembangunan ketenagakerjaan.
Namun menurut dia, kedudukan pengawas ketenagakerjaan dalam aturan di beberapa undang-undang, posisinya berbeda-beda.
Misalnya di UU Ketenagakerjaan disebutkan kedudukan pengawas berada di provinsi dan kabupaten/kota, berbeda dengan pengaturan di UU nomor 21 tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdanganan yang menyebutkan kedudukan pengawas ketenagakerjaan berada di pusat.
"Lalu di UU Pemerintahan Daerah menentukan Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan di pusat dan Provinsi. Ini menjadi persoalan dalam optimalisasi kinerja pengawas ketenagakerjaan," katanya.
Hadir dalam Raker tersebut Menaker, Kepala BP2MI, Dewan Pengawas dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan.**
Berita Sebelumnya
Berita Terkait
Politik
![Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo: Pecat yang Terlibat Kasus Bunuh Diri Program Dr Spesialis Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/nggota-komisi-ix-dpr-rahmad-handoyo-pecat-yang-terlibat-kasus-bunuh-diri-program-dr-spesialis.webp)
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo: Pecat yang Terlibat Kasus Bunuh Diri Program Dr Spesialis
6 jam yang lalu
Kesehatan
![Legislator Dorong Pemerintah Buat Aturan Teknis Soal Makanan Sehat Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/2021/07/AA91AB3D-473C-4726-BDA8-B2994C262518.jpeg)
Legislator Dorong Pemerintah Buat Aturan Teknis Soal Makanan Sehat
9 Agustus 2024 15:26 WIB
Nasional
![PP Nomor 28 Tahun 2024 Berpotensi Halalkan Zina - Referensi para Siswa dan Remaja? Tabel jumlah kasus HIV di Indonesia dari tahun ke tahun (Foto: Dok. Ditjen P2P)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pp-nomor-28-tahun-2024-berpotensi-halalkan-zina.webp)
PP Nomor 28 Tahun 2024 Berpotensi Halalkan Zina - Referensi para Siswa dan Remaja?
5 Agustus 2024 12:19 WIB
Politik
![Kala Politikus PDIP Akui Usul Revisi UU MD3, Kursi Ketua DPR Bakal Direbut? Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah mengakui pernah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Usulan itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Ilustrasi Kursi Ketua DPR RI/Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pdip-usul-revisi-uu-md3-kursi-ketua-dpr.webp)
Kala Politikus PDIP Akui Usul Revisi UU MD3, Kursi Ketua DPR Bakal Direbut?
4 Agustus 2024 03:07 WIB
Kesehatan
![Komisi IX Minta Kemenkes Tak Sembarang Memberi Izin Praktik Klinik Kecantikan Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/irma-suryani-1.webp)
Komisi IX Minta Kemenkes Tak Sembarang Memberi Izin Praktik Klinik Kecantikan
3 Agustus 2024 21:00 WIB
Hukum
![DPR Dorong KPK Dalami Kasus Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan di Tiga RS Ilustrasi BPJS Kesehatan (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bpjs-kesehatan-1.webp)
DPR Dorong KPK Dalami Kasus Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan di Tiga RS
2 Agustus 2024 21:03 WIB