Anggota DPR Usul Pemerintah Bangun RS di Madinah Arab untuk Pelayanan Jamaah Haji

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 24 Juni 2022 15:36 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, mengusulkan agar Indonesia bisa membangun fasilitas rumah sakit (RS) haji sendiri di kota Madinah Arab Saudi. Dengan tujuan untuk pelayanan kesehatan bagi para jemaah haji dan peserta umroh dari Indonesia. Menurut anggota DPR fraksi PKS tersebut, banyak perbedaan yang turut menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia untu mendirikan rumah sakit sendiri di Arab. Diantaranya terkait standar dosis obat di negara Arab yang sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. "Kita ingin ke depan supaya kita boleh membuka rumah sakit, cita-cita kita. Itu, kan, di seluruh dunia boleh saja, karena obat standar Arab itu, kan, beda dengan kita, tabletnya gede-gede kita kecil-kecil, dosisnya juga beda, makanan beda. Jadi kita upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jemaah bisa tertangani secara optimal," ucap Iskan dalam keterangan tertulisnya dari Madinah, Jumat (24/6/2022). Iskan menyebut pelayanan yang ditemuinya saat berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, setara dengan pelayanan pada rumah sakit tipe C di Indonesia. Selain itu, dirinya berpendapat Pemerintah Arab Saudi juga akan mengijinkan jika Pemerintah Indonesia ingin membangun fasilitas rumah sakit di sana. "Putra Mahkota sangat terbuka. Dia melihat standar pelayanan di Amerika gimana, di Emirat gimana, saya rasa ke depan sangat mungkin kita buat rumah sakit, apalagi kita punya rumah sakit luar biasa di satu provinsi (di Indonesia) ada 20 rumah sakit. Artinya kita bukan kaleng-kaleng di bidang rumah sakit ini, kan," katanya. Tak hanya rumah sakit, anggota DPR dari partai PKS itu berharap Indonesia bisa membangun sendiri hotel di Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia. Cita-cita ini relevan karena dana haji Indonesia sudah terkelola dengan baik di BPKH. "Dengan kita punya badan pengelola keuangan haji, kita pengin buat di Indonesia buat semacam BUMN. Apa salahnya kita punya hotel di sini, penginapan, dan itu sangat mungkin ke depan karena di Saudi sekarang itu boleh orang punya tanah itu 99 tahun, itu sama dengan Singapura," tuturnya. Jika rencana itu terwujud, tentu bisa menekan biaya haji yang saban tahun pemerintah bahkan memberikan subsidi yang tidak sedikit. Belum lagi jika ada dana masyair yang tahun ini senilai Rp 1,46 triliun. "Kita mau haji layanan bagus, gratis enggak bisa. Sesuai visinya Saudi. Jadi ke depan itu akan naik, siap aja," pungkas Iskan. #DPR #Haji

Topik:

DPR Arab Saudi haji Madinah

Berita Sebelumnya

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Tidak Koma, Namun Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Berita Selanjutnya

Jalin Kerja Sama dengan Garuda Indonesia, Universitas Terbuka Tingkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Jarak Jauh

Berita Terkait

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

13 jam yang lalu

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Umrah Mandiri (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

14 jam yang lalu

Metropolitan
Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono (Foto: Istimewa)

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

27 Oktober 2025 16:28 WIB

Metropolitan
Kondisi saat penumpang LRT Jabodebek dievakuasi dari kereta ke Stasiun Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025)

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

27 Oktober 2025 12:58 WIB

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

27 Oktober 2025 12:33 WIB

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

24 Oktober 2025 21:18 WIB