Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Bikin Repot dan Menyusahkan Masyarakat

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 2 Juli 2022 10:55 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi akan sangat merepotkan dan membuat susah masyarakat. Sebagaimana diketahui, pemerintah akan mewajibkan pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi setelah sosialisasi perubahan sistem pembelian berakhir. Sosialisasi ini sudah berjalan selama lima hari dan akan berlanjut hingga dua pekan. Pengguna minyak goreng curah, lanjut Trubus adalah masyarakat menengah ke bawah. Di mana tidak semuanya memiliki infrastuktur, dalam hal ini handphone dan minim literasi digital. "Pada akhirnya merepotkan dan menyulitkan. Mereka pada dasarnya juga tidak mau tahu urusan begini, yang penting mereka bayar, dapat barang. Kita harus memahami logika masyarakat kecil. Apalagi mereka yang tinggalnya di kampung-kampung, di lereng-lereng gunung kan susah, mereka mau minyak goreng harus pakai aplikasi ini itu, malah memberatkan mereka," katanya seperti dikutip Monitorindonesia.com, Sabtu (2/7). Tak hanya itu, Trubus juga menilai penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menghadiri penjualan tidak tepat sasaran juga tidak efektif. Menurut dia, selalu ada cara oknum-oknum berlaku curang. Jika alasan pemerintah hanya untuk menghadiri penjualan salah sasaran dan spekulan-spekulan, maka menurut dia, yang harus diperkuat adalah pengawasan dan regulasinya. "Pengawasan sama pemberian sanksi, kebijakannya, semuanya tinggal political will-nya. Sekarang mau pakai aplikasi diakali juga bisa," ucapnya. Karena itu, Trubus menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembelian minyak goreng curah wajib dengan aplikasi PeduliLindungi. "Kalau menurut saya perlu dikaji ulang. Karena kalau itu diteruskan menyulitkan masyarakat. Cukup pakai KTP saja. Jadi dengan aplikasi menurut saya malah menyulitkan bagi masyarakat. Karena bikin repot, ribet," tuturnya. Sebelumnya diberitakan, Plt Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa perubahan sistem pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi bukan untuk mempersulit masyarakat. Namun, lanjut Rachmat, langkah ini dilakukan untuk menjamin penjualan minyak goreng curah tepat sasaran, sekaligus sebagai alat kontrol dalam meminimalisir potensi penimbunan hingga penyelundupan. Rachmat juga menjelaskan alasan mengapa aplikasi PeduliLindungi yang dipilih. Hal ini karena aplikasi tersebut sudah matang dan familiar digunakan masyarakat dalam dua tahun masa pandemi Covid-19 ini. "Kita sama sekali tidak mau membuat sulit atau ribet, tapi kita mencari solusi yang menurut kita sudah sering dipakai tapi ingin ada kontrol karena barang ini tidak unlimited," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 28 Juni. Aplikasi PeduliLindungi sendiri, kata Rachmat, sudah digunakan oleh 90 juta masyarakat Indonesia. Kata Rachmat, mereka yang menggunakan apalikasi tersebut dapat dipercaya karena telah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP). Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan hal ini berbeda dengan pembelian dengan syarat menggunakan KTP. Sebab, ada kemungkinan oknum yang membeli minyak goreng curah menggunakan KTP palsu. "Kita tahu keluarnya berapa, kita bisa lihat berapa NIK yang terkumpul, kita bisa lihat rata-ratannya. Jika kita lihat di satu titik 10 kg per hari, kita main ke sana, bisa kita cek sama Satgas Pangan benar tidak semua pelanggannya penjual gorengan misalnya," katanya. [Ode]

Topik:

Pedulilindungi minyak goreng

Berita Sebelumnya

Jadwal Konser Musik PRJ Kemayoran, Sabtu 2 Juli 2022

Berita Selanjutnya

Vaksin Booster Bakal Jadi Syarat Penggunaan Fasilitas Umum

Berita Terkait

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Kolase MI/Aswan)

Peran 7 Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakawa Korupsi CPO

14 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/An)

Monitor Dugaan Korupsi Minyak Goreng Seret Airlangga Hartarto

5 Februari 2025 17:33 WIB