DPR Tegaskan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi Manifestasi Menuju SDM Indonesia Berkualitas

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 8 Juli 2022 13:57 WIB
Jakarta, MI - Ketua panitia kerja (Panja) revisi Undang-undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampiakan bahwa telah disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-undang pada sidang Paripurna DPR RI, Kamis (7/7/2022). Saat ini negara tengah melakukan manifestasi terhadap visi-misi nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. "Dengan disahkannya RUU ini menjadi Undang-undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, negara telah memberikan dukungan nyata dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing," ujar Hetifah saat membacakan laporan Panja di Sidang Paripurna DPR. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, selain memiliki tujuan peningkatan kualitas pendidikan psikologi, Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan dan hukum kepada psikolog maupun klien (konsumen) dan masyarakat. "Undang-undang ini juga menata dan memberikan kepastian proses strata, harapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Baik psikolog yang berpraktik memberikan layanan maupun psikolog sebagai ilmuwan, hal ini diharapkan akan berdampak langsung terhadap layanan psikologi yang optimal," terang Ketua Komisi X DPR itu. Selain itu, dikatakannya Undang-undang tersebut juga memberikan pengaturan dan kepastian adanya kerjasama atara perguruan tinggi dan organisasi profesi, dimana keduanya memiliki tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi psikologi. Serta memberikan kepastian pengaturan kepada psikolog memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan mendapat Surat Izin Praktik Psikologi (SILP) di mana dikeluarkan oleh organisasi profesi dan SILP dikeluarkan Pemerintah Pusat. "RUU ini juga bertujuan memberikan kepastian pengaturan dalam memberikan layanan bagi lulusan luar negeri dan asing," tandasnya. Sebagai informasi, pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (7/7/2022) DPR RI bersama Pemerintah, telah mengesahkan revisi Undang-undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) menjadi Undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin jalannya sidang, meminta persetujuan pengesahan RUU Pendidikan dan Layanam Psikologi menjadi Undang-Undang. "Berdasarkan laporan Komisi X DPR RI tentang RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi dapat disahkan menjadi Undang-Undang? tanya Gobel. "Setuju," jawab anggota dewan. Adapun dalam rapat paripurna DPR RI tersebut dihadiri sebanyak 105 anggota secara fisik dan 232 anggota hadir secara virtual.

Topik:

DPR DPR RI Undang-undang UU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Berita Sebelumnya

Jadwal Konser Musik PRJ Kemayoran, Jumat 8 Juli 2022

Berita Selanjutnya

Jumlah Penumpang Kereta Api Naik 84 Persen Jelang Hari Raya Idul Adha

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

9 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

16 jam yang lalu

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

9 Oktober 2025 12:55 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Politik
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh (Foto: Istimewa)

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

9 Oktober 2025 12:25 WIB