Ketika Aksi 411 Menuntut Presiden Jokowi Mundur, Ini Jawaban Menohok KSP!

Jakarta, MI - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai aksi 411 yang menuntut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mundur tidak berdasar alias ngawur. Menurut Tenaga Ahli Utama Ade Irfan Pulungan tak ada urgensi dari tuntutan itu. Berbagai alasan yang dikemukakan sejumlah pentolan Aksi 411 tak rasional. "Yang disampaikan itu kan bukan pelakunya Pak Jokowi. Kanjuruhan memang pelakunya Pak Jokowi? Sambo memang pelakunya Pak Jokowi? Ngawur saja kalau semua ditujukan ke Pak Jokowi," kata Irfan dikutip pada Sabtu (5/11). Irfan mengimbau unjuk rasa 411 esok dilakukan harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya berkaitan dengan pemberitahuan kepada kepolisian. Dia menyerahkan pengamanan penyelenggaraan Aksi 411 kepada polisi. Menurut Irfan, polisi yang berwenang memperbolehkan unjuk rasa digelar atau tidak. "Sejauh mana ketentuan persyaratan yang telah dilakukan penyelenggara aksi, kita serahkan ke kepolisian, merekalah yang punya kewenangan menjaga ketertiban," ujarnya. Sebelumnya, Kelompok masyarakat mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/11/2022). Salah satu anggota dari gerakan ini adalah Persaudaraan Alumni (PA) 212. Aksi 411 membawa beberapa tuntutan yang disampaikan, di antaranya, juga meminta harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan. Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan bahwa aksi demo 411 membawa sejumlah tuntutan. Dirinya juga mengaku sudah mengirimkan surat pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan aksi demo 411 ke Polda Metro Jaya sejak 20 Oktober 2022. "Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," ucapnya, Kamis (3/11/2022). "Itu kenapa alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur," imbuhnya.