Lieus Sungkharisma Dukung Gagasan Ketua DPD RI untuk Kembali ke UUD 1945 Asli: Itu Cara Konstitusional Demi Mengembalikan Kedaulatan Rakyat

Rekha Anstarida

Diperbarui 24 November 2022 07:53 WIB

Jakarta, MI - Pernyataan Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan usulan agar Jokowi mengeluarkan Dekrit, ternyata menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Tak sedikit komentar yang kemudian menuding, bahkan menyerang LaNyalla dan menganggapnya sebagai figur yang kini sudah masuk angin dan bahkan menjadi “cebong”. Reaksi yang berlebihan itu tak urung mengundang keprihatinan aktivis Tionghoa dan Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma. Menurut Lieus, pernyataan LaNyalla itu telah disalahpahami banyak orang sebagai pernyataan yang seolah-olah beliau menjadi pendukung rezim pemerintahan saat ini. Padahal, kata Lieus, pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu tidak semestinya disalahpahami. “Sebagai satu-satunya ketua lembaga tinggi negara yang konsisten memperjuangkan agar konstitusi negara ini kembali ke UUD 1945 yang asli, beliau pasti sudah punya roadmap untuk mewujudkan gagasannya itu,” ujar Lieus. “Jadi, seharusnya jangan lihat apa yang berkembang dari pernyataan pak LaNyalla itu. Tapi renungi substansinya. Saya justru melihat pernyataan pak LaNyalla yang meminta presiden Jokowi mengeluarkan dekrit agar konstitusi kita kembali ke UUD 1945 yang asli, adalah perwujudan dari sikapnya sebagai seorang negarawan sejati,” ujar Lieus lagi. LaNyalla sendiri menyebut, pernyataannya yang diungkapkannya saat menjadi pembicara di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII, di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022) itu telah disalahartikan oleh banyak pihak. “Saya sebelumnya bicara dengan ketua DPR RI, Puan Maharani bahwa sudah saatnya mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya. Kemudian kita addendum. Puan sempat menanyakan dasarnya. Saya bilang salah satunya adalah perubahan pasal 33 UUD 1945 yang diubah menjadi 5 ayat yang membuat kita semakin terpuruk,” ujar LaNyalla. LaNyalla juga menyinggung pemilu yang menggunakan sistem pencoblosan, yang menurutnya proses pemilu dengan cara pencoblosan itu adalah rekayasa dan hasilnya sudah ada yang menentukan. "Daripada buang-buang duit untuk pemilu lebih baik ditunda saja, saya bilang gitu," jelas La Nyalla. Menyangkut perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, menurut LaNyalla usul itu muncul karena selama 2 tahun masa jabatan Jokowi sebagai presiden dihabiskan untuk mengatasi Covid. “Jadi kenapa tidak ditambah aja 2 tahun lagi untuk menebus 2 tahun yang habis karena Covid kemarin," kata La Nyalla. Agar harapannya terwujud, LaNyalla pun mendorong Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekrit guna mengembalikan naskah asli UUD 1945. Setelah itu baru di addendum. “Sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden memperpanjang jabatan 2 tahun, 3 tahun, silakan,” ujarnya. Menurut Lieus Sungkharisma, pernyataan LaNyalla itulah yang kemudian mengundang kontroversi dan memunculkan macam-macam tuduhan terhadapnya. “Ada yang menduga gagasan seperti itu muncul dari LaNyalla karena ia baru saja ditemui Jenderal (Purn) Wiranto selaku Wantimpres. Ada juga yang menyebut LaNyalla sedang mencoba bermain di tikungan becek,” ujar Lieus. Namun apapun dugaan yang muncul, Lieus meyakini bahwa sebagai seorang negarawan LaNyalla tidak akan melakukan blunder dengan pernyataannya maupun tindakannya. “Saya yakin, sebagai negarawan pak LaNyalla pasti sudah memperhitungkan semuanya,” ujar Lieus. Hanya saja, kata Lieus, memang amat disayangkan jika pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu kemudian dipelintir kesana-kemari seakan-akan idealisme pak LaNyalla sudah berobah. Saya percaya LaNyalla masih tetap dengan idealismenya yang lama,” tegas Lieus. Lieus pun meminta pada rekan-rekannya sesama oposisi untuk tidak termakan isu-isu yang kemudian dilontarkan pihak tertentu. “Jangan sampai suara kawan-kawan yang selama ini posisi terhadap pemerintah terpecah belah karena isu soal ini,” harapnya. Kaum oposisi, kata Lieus, harus tetap solid untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara ini ke tangan rakyat. “Saya setuju dengan pak LaNyalla, salah satu cara konstitusional yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat itu adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 yang asli,” jelas Lieus.

Topik:

DPD RI lanyalla Lieus Sungkharisma

Lieus Sungkharisma Dukung Gagasan Ketua DPD RI untuk Kembali ke UUD 1945 Asli: Itu Cara Konstitusional Demi Mengembalikan Kedaulatan Rakyat

Berita Sebelumnya

DJKI Terima Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dari Menkumham

Berita Selanjutnya

Istana Sebut Situs Resmi Presiden presidenri.go.id

Berita Terkait

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K