ASN Dilarang Like-Share Medsos Capres, Ini Sanksi bagi Pelanggar

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 25 September 2023 10:52 WIB
Jakarta, MI - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang like, comment dan share media sosial peserta Pemilu 2024, termasuk capres dan cawapres. Larangan tersebut untuk menjaga netralitas ASN dalam pesta demokrasi. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, M Averrouce membenarkan adanya aturan tersebut. "Betul ada di dalam pengaturan berbagai peraturan perundangan," kata Averrouce, Minggu (24/9). Aturan itu tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi ASN, dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Adapun termaktub maksud aturan itu yakni membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dan mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN. Sementara, tujuan aturannya yakni terwujudnya Pegawai ASN yang netral dan profesional dan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas. Kemudian, terdapat pengaturan sejumlah bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN. Dalam poin 4, mengatur soal sosialisasi atau kampanye media sosial atau online. "Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)," bunyi pengaturan pelanggaran tersebut. Jenis sanksi atas pelanggaran tersebut, yakni sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka. Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka Dalam poin 4, mengatur soal penggunaan akun medsos hingga soal 'like', 'comment', dan 'share'. "Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)," bunyi pengaturan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, dalam poin 5 mengatur unggahan foto bareng peserta pemilu di medsos. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan: a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota. b. Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota). #ASN Dilarang Like-Share Medsos Capres

Topik:

pemilu 2024 ASN Media Sosial Netralitas ASN

Berita Sebelumnya

Pabrik Cokelat di Tangerang Kebakaran

Berita Selanjutnya

Netizen Berteriak Mbanking BCA Sering Error, Ada Apa?

Berita Terkait

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Instagram)

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

50 menit yang lalu

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Nasional
ASN Dipecat karena Tak Masuk Kerja hingga Korupsi (Foto: Ist)

17 ASN Dipecat, Dari Bolos Kerja hingga Korupsi

8 September 2025 09:25 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Dok MI)

Tak Ada Kenaikan Gaji PNS di 2026

16 Agustus 2025 14:05 WIB

Nasional
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 Ditiadakan (Foto: Ist)

CPNS 2025 Ditiadakan, Pemerintah hanya Buka Jalur PPPK

6 Agustus 2025 18:56 WIB

Nusantara
ASN di lingkup Pemprov Malut berdiri tegap mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional yang rutin digelar setiap tanggal 17 bulan berjalan, di halaman kantor gubernur Malut, Sofifi 17 Juli 2025 (Foto: Dok MI).

Pemprov Malut Stop ASN Model “Datang, Duduk, Diam, dan Pulang”

2 Agustus 2025 13:51 WIB