Pengungsi Rohingya: Tugas Berat Indonesia dan ASEAN!

Jakarta, MI - Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya di Aceh menjadi perdebatan publik hingga menimbulkan gejolak di media sosial. Setidaknya menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), ada lebih dari 1.200 pengungsi rohingya telah memasuki perairan Aceh sejak November 2023. 

Pun kehadiran pengungsi Rohingya yang semakin lama semakin meningkat ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Aceh. 

Presiden Joko Widodo kerap disapa Jokowi mengatakan pemerintah akan menampung sementara pengungsi Rohingya sembari terus berkomunikasi dengan organisasi internasional itu.

Jokowi memahami penolakan masyarakat lokal terhadap pengungsi Rohingya tapi pemerintah juga menekankan bahwa persoalan ini berkaitan dengan kemanusiaan.

|Baca Juga: Joko Widodo Perintahkan Menkopolhukam Tangani Pengungsi Rohingya|

"Kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional. UNHCR dan lain-lain untuk karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya," kata Presiden Joko Widodo di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, Senin (11/12).

Sementara itu Pj Gubernur Aceh, Achmad Muzaki, menambahkan sesuai Perpres 125 Tahun 2016 pemda berkewajiban menyiapkan lokasi penampungan bagi pengungsi yang bekerja sama dengan lembaga internasional.

Penyiapan lokasi penampungan itu, katanya termasuk kebersihan sanitasi, kesehatan, dan rumah ibadah. Saat ini pemda sedang mencari jalan keluar mencari tempat penampungan baru.

Sebab ada ratusan pengungsi Rohingya yang terhampar di kebun-kebun milik warga. "Jumlah tidak sedikit ada 100 sampai 200 orang dan menggunakan fasilitas masyarakat setempat untuk beristirahat sehingga terjadi ketidaknyamanan masyarakat Aceh," ucap Pj Gubernur Aceh, Achmad Muzaki.

"Pada dasarnya kita selalu utamakan kemanusiaan namun jangan menjadi persoalan," tambahnya.

|Baca Juga: Komisi I DPR Minta PBB Tak Lepas Tangan Terhadap Pengungsi Rohingya|

Peneliti ASEAN, Adriana Elizabeth, pun sepakat bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mengutamakan lebih dahulu kenyamanan serta keamanan warga lokal daripada pengungsi. Karenanya menurut dia pemerintah harus menetapkan batas waktu sampai kapan pengungsi Rohingya ditangani lantaran sudah menjadi isu nasional.

Di sisi lain pemerintah dan anggota ASEAN harus berani menekan Myanmar mencari solusi dari akar masalah Rohingya. Tanpa itu gelombang pengungsi akan terus mendatangani daratan Indonesia.

"Kalau memulangkan mereka [pengungsi Rohingya] juga tidak mudah, bagaimana transportasinya, jadi tidak bisa hanya Indonesia. Ini sudah jadi masalah regional ASEAN," katanya.

|Baca Juga: Atensi Khusus Komnas HAM Soal Pengungsi Rohingya|

Sementara itu, anggota Human Rights Resource for ASEAN, Rafendi Djamin, juga menegaskan pemerintah mau tak mau harus menangani pengungsi yang sudah menginjakkan kaki di Aceh karena Indonesia juga terikat dengan norma-norma internasional.

Meski demikian, Indonesia juga harus menjaga keamanan dari sindikat penyelundup manusia. Namun, karena sindikat penyelundup bekerja lintas perbatasan, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan dengan kerja sama regional, terutama ASEAN. (Wan)